Bisnis.com, JAKARTA – Erina Gudono turut menjadi pembicaraan di koran kampus The Penn, buntut masalah penggunaan jet pribadi (jp).
The Penn, koran kampusnya, menyoroti desakan masyarakat indonesia yang meminta beasiswa milik Erina Gudono dicabut.
Erina dinilai terlalu hedon dan nirempati, sehingga tidak layak mendapatkan bantuan pendidikan melalui program beasiswa.
Baca Juga : Perbandingan Harga Tiket Jet Pribadi Kaesang-Erina dengan Pesawat Komersil
“Beberapa warga Indonesia menggunakan media sosial – termasuk platform X dan Instagram – untuk menyuarakan keprihatinan atas penerimaan yang terlihat dari dirinya, dan menuduh bahwa latar belakang istimewanya menjadikan dirinya sebagai penerima beasiswa yang kurang mampu,” tulis The Penn dalam artikel berjudul “Indonesians urge Penn to revoke scholarship granted to daughter-in-law of country’s president” pada Minggu (15/9/2024).
Media tersebut juga menyoroti unggahan Instagram Erina yang kini telah dikunci kolom komentarnya.
Baca Juga : : Selain Erina Gudono, Kaesang Nebeng Jet Pribadi Bareng Kakak Ipar dan Staf
Di sisi lain, seorang lulusan Universitas Columbia bernama Patricia Kusumaningtyas mengatakan kepada The Daily Pennsylvanian bahwa beberapa kemarahan seputar dugaan beasiswa Gudono berasal dari “gaya hidupnya yang sangat mewah” dan kurangnya komentar “tentang kerusuhan dan protes politik yang terjadi di Indonesia.”
Pasalnya unggahan mewah Erina terjadi sebelum meledaknya kemarahan masyarakat mengenai RUU Pilkada yang bisa meloloskan suaminya, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon gubernur.
Baca Juga : : Viral Ibu Dipenjara karena Demo, Putri Gus Dur Minta Budi Arie Tak Cuma Urusi Erina Gudono?
“Banyak yang protes, semua teman saya protes lalu kena gas air mata,” kata Kusumaningtyas kepada DP.
Kusumaningtyas mengatakan bahwa apa yang terjadi sangat tidak adil. Meskipun ia tidak menutupi jalan Erina mengeyam pendidikan, namun pemberian beasiswa seharusnya bisa dipertimbangkan.
Ia pun mendorong Penn untuk “memikirkan pelamar di masa depan yang memiliki andil dalam mengganggu isu-isu hak asasi manusia [dan] demokrasi di negara mereka sendiri” ketika mempertimbangkan calon penerima beasiswa.