KOMPAS.com – Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan gaji guru, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN, yang dimulai pada tahun 2025.
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrom, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Kenaikan gaji guru tersebut berupa tunjangan dana kesejahteraan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.
Baca juga: Cara Cek Data Non-ASN di Database BKN Sebelum Daftar PPPK 2024, Klik helpdesk-sscasn.bkn.go.id
Tunjangan guru naik : ASN satu kali gaji, non-ASN Rp 2 Juta
Dilansir dari Kompas.com (28/11/2024), pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan guru non-ASN atau honorer.
Kenaikan gaji guru sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).
“Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta”, ujar Prabowo dalam pidatonya di Puncak Hari Guru Nasional 2024.
Baca juga: Ramai soal Kasus Karyawan Dipotong Gaji karena Slow Respon Saat Cuti, Bagaimana Aturannya?
Pemerintah juga menyiapkan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang akan dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah.
Lebih dari itu, guru honorer pun dijanjikan bantuan berupa uang yang langsung diberikan kepada para guru honorer.
Namun, terkait rincian besaran dan teknis pelaksanaan akan diumumkan lebih lanjut pada tahun 2025 mendatang.
Tahun 2025 anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan Non-ASN naik sekitar 16,7 triliun, menjadi Rp 81,6 triliun.
Baca juga: Dosen ASN Kemendikbud akan Mendapat Tunjangan Kinerja Mulai Tahun Depan, Apa Itu?
Pemerintah tingkatkan kompetensi guru
Sejalan dengan itu, dikutip dari Kompas.id (28/11/2024), pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan bantuan untuk para guru yang melanjutkan studi ke jenjang diploma 4 (D-4) atau strata 1 (S-1) secara bertahap.
Dihimbau pula bagi guru yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) agar mendapatkan sertifikasi dan bisa ikut dinaikkan penghasilannya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan 600.000 guru mengikuti PPG untuk tahun 2024 dan 800.000 guru pada 2025.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia pada 2023 ialah 1,3 juta orang, dan jumlah guru yang belum tersertifikasi sekitar 1,5 orang.
Baca juga: Guru Supriyani Divonis Bebas, Ini Perjalanan Kasusnya
Pemerintah juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp 17,51 triliun untuk perbaikan sarana dan prasarana sebanyak 10.440 sekolah, baik negeri maupun swasta.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut, pihaknya akan membuat kebijakan yang membuat guru menjadi lebih fokus mendidik peserta didik.
Beban administrasi guru akan dikurangi, pelatihan pendidikan nilai dan bimbingan konseling diperkuat, hingga distribusi guru yang tidak melulu pada sekolah negeri.
Mulai 2025, akan diperlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas yang lebih sederhana. Sehingga, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan kinerja.