REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Badai politik baru tengah menghantam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul penangkapan sejumlah orang terkait dugaan kebocoran dokumen rahasia dari kantor pemerintahannya.
Dokumen-dokumen yang dimaksud diduga merupakan salinan strategi militer Hamas yang ditemukan oleh intelijen militer Israel di Gaza. Namun ironinya, salinan tersebut kemudian dimanipulasi oleh tersangka orang dalam, atau dekat dari kantor perdana menteri Netanyahu dan lembaga pertahanan.
Dokumen-dokumen tersebut kemudian disebut telah dibocorkan ke surat kabar Jerman, Bild, dan Jewish Chronicle Inggris, tepat saat kesepakatan gencatan senjata potensial untuk Gaza pada September tahun ini. Gencatan senjata itu pada akhirnya gagal.
Tidak jelas bagaimana perubahan atau manipulasi pada dokumen-dokumen ini mungkin telah dilakukan. Namun dokumen-dokumen tersebut diyakini telah membuatnya tampak bahwa Hamas bermaksud menyelundupkan tawanan Israel yang ditahan di Gaza ke Mesir dan kemudian ke Iran atau Yaman. Padahal info itu tidak sesuai fakta.
Di antara lima orang yang ditangkap karena dicurigai membocorkan dan memanipulasi intelijen adalah juru bicara perdana menteri, Eli Feldstein.
Otoritas tersebut telah melakukan penangkapan tersebut pada Jumat pekan lalu. Pengadilan Israel di Rishon LeTsiyon mengatakan penyelidikan bersama oleh tentara, polisi, dan dinas keamanan internal Israel, Shin Bet, telah membuat mereka mencurigai adanya pelanggaran keamanan nasional yang disebabkan oleh penyediaan informasi rahasia yang melanggar hukum. Pembocoran dokumen itu juga telah merugikan pencapaian tujuan perang Israel.
Kebocoran tersebut, kata hakim Menachem Mizrahi menimbulkan risiko terhadap informasi sensitif dan sumber intelijen”, dan merugikan upaya untuk mencapai “tujuan perang di Jalur Gaza” yakni pembebasan sandera.
Netanyahu telah membantah adanya kesalahan yang dilakukan oleh anggota kantornya dan, menurut pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu, mengklaim bahwa ia baru mengetahui dokumen yang bocor tersebut melalui media.
Seberapa besar masalah kebocoran dokumen tersebut?
“Ini masalah besar,” kata Mitchell Barak, seorang juru survei Israel dan mantan asisten politik beberapa tokoh politik senior Israel, termasuk Netanyahu, kepada Aljazirah.
“Ini berpotensi lebih buruk daripada Watergate, yang ironisnya adalah hotel tempat Netanyahu menginap pada kunjungan terakhirnya ke Washington,” katanya menambahkan, merujuk pada kediaman asal skandal awal tahun 1970-an yang menjatuhkan Presiden AS Richard Nixon.
“Kita tidak tahu di mana ini akan berakhir. Kita tidak tahu bagaimana (Eli Feldstein) bisa begitu dekat dengan pusat kekuasaan setelah gagal mendapatkan izin keamanan yang sesuai.”
Barak melanjutkan seluruh masalah ini telah membahayakan tentara Israel, dan para sandera (di Gaza). “Dan sumber intelijen apa pun yang dimiliki militer kami di sana dan itu masalah besar.”
Apa motif di balik kebocoran ini?
Banyak pengamat, termasuk kritikus Netanyahu di Israel, menuduh perdana menteri sengaja memperpanjang perang demi kepentingannya.
Pada bulan September, ia menggemakan sentimen yang menyebut pembantaian di Gaza sebagai “perang abadi”. Perang itu itakdirkan untuk terus berlanjut selama Netanyahu dan pemerintahannya tetap berkuasa.
Keluarga para tawanan yang terjebak di Gaza secara rutin menuduh perdana menteri mengulur-ulur perang, membunyikan sirene serangan udara di luar rumahnya bulan lalu.
Bahkan pemimpin sekutu terdekat Israel, Presiden AS Joe Biden, menyuarakan rasa frustrasinya atas penghindaran Netanyahu terhadap persyaratan gencatan senjata. Biden mengatakan kepada majalah Time pada bulan Juni bahwa ada ‘banyak alasan’ untuk menduga Netanyahu mengulur-ulur perang demi kepentingan politiknya.
Netanyahu telah didakwa dengan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam dua kasus, dan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam kasus ketiga. Pengacara yang mewakili perdana menteri telah berulang kali mengajukan banding agar sidang pengadilan ditunda karena mempertimbangkan peran Netanyahu sebagai pemimpin masa perang.
Namun, untuk tetap menjadi pemimpin masa perang, Netanyahu juga harus mempertahankan dukungan dari kabinet koalisinya. Para pemimpin garis keras seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich akan puas dengan kemenangan mutlak di Gaza – yang berarti mereka tidak akan menyetujui gencatan senjata – dan kemungkinan pengusiran penduduk Palestina.
Menyusul serangkaian pernyataan provokatif tentang Gaza, Inggris disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Smotrich setelah ia menyatakan bahwa membuat penduduk Gaza kelaparan mungkin dapat dibenarkan.
Sementara Ben-Gvir, yang juga sedang dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi karena menyebut para pemukim Tepi Barat yang melakukan kekerasan sebagai ‘pahlawan’.
Pada bulan Oktober, setelah terbunuhnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Smotrich dan Ben-Gvir dibutuhkan Netanyahu untuk mempertahankan kabinet koalisinya yang terpecah-pecah. Mereka menyerukan peningkatan tekanan militer terhadap Jalur Gaza, tempat Israel telah membunuh lebih dari 43.000 orang.
“Sekarang IDF (tentara Israel) harus memastikan bahwa tidak ada penduduk Gaza yang tidak tahu bahwa Sinwar telah terbunuh. Mereka harus meningkatkan tekanan militer yang intens di Jalur Gaza, dan pada saat yang sama menawarkan perjalanan yang aman dan imbalan finansial bagi mereka yang mengembalikan sandera kami dan setuju untuk meletakkan senjata dan meninggalkan Jalur Gaza,” tulis Smotrich di X, menurut sebuah laporan di The Times of Israel.
Ben-Gvir juga terus terang, menyerukan Israel untuk “melanjutkan dengan seluruh kekuatan kami hingga kemenangan mutlak”.
Apakah kesepakatan gencatan senjata Gaza hampir tercapai pada bulan September?
Dilansir dari laman Aljazirah, para pengamat yakin bahwa memang demikian. Pada awal September, Hamas mengonfirmasi bahwa mereka siap untuk berkomitmen pada usulan AS pada bulan Juni untuk menghentikan pertempuran tanpa syarat baru.
Usulan AS, yang menetapkan tiga fase penghentian perang, yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan pertukaran tawanan, telah ditolak mentah-mentah oleh Smotrich dan Ben-Gvir beberapa hari setelah dikeluarkan. Kedua menteri mengancam akan meninggalkan kabinet dan menjatuhkan pemerintah jika kesepakatan Biden diterima.
Pada akhir Agustus, Netanyahu, yang didukung oleh sebagian besar kabinetnya, memperkenalkan mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia (jalur tanah antara Gaza dan Mesir, tidak disebutkan dalam usulan AS) sebagai prasyarat penting dari setiap kesepakatan damai.
Untuk membenarkan kondisi ini, Netanyahu mengatakan dalam dua konferensi pers pada 4 September dalam bahasa Ibrani dan Inggris bahwa Hamas dapat “dengan mudah menyelundupkan sandera keluar … ke gurun Sinai” dan, dari sana, ke “Iran atau … Yaman”.
Setelah itu, ia menambahkan, “mereka akan pergi selamanya.”
Keesokan harinya, surat kabar Yahudi tertua di Inggris, The Jewish Chronicle, memuat berita “eksklusif” yang, menurut analis didasarkan pada dokumen yang dimanipulasi.
Dokumen ini tampaknya mengonfirmasi dugaan rencana Hamas untuk menyelundupkan para tawanan dan sebagian besar pimpinannya keluar dari Gaza dengan cara yang persis seperti yang disarankan oleh perdana menteri Israel sehari sebelumnya.
Rencana Hamas, The Jewish Chronicle melaporkan dalam sebuah artikel yang kini telah dihapus dari situs webnya, “dilaporkan terungkap selama interogasi seorang pejabat senior Hamas yang ditangkap, serta informasi yang diperoleh dari dokumen yang disita pada Kamis, 29 Agustus, hari ketika enam jenazah sandera yang dibunuh ditemukan.”
Usulan AS, yang menetapkan tiga fase penguatan perang, yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan pertukaran tawanan, telah ditolak secara mentah-mentah oleh Smotrich dan Ben-Gvir. Menteri kedua mengancam akan meninggalkan kabinet dan menjatuhkan pemerintahan jika kesepakatan Biden diterima.