KOMPAS.com – Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk bagi para pekerja ekonomi kreatif yang tidak mempunyai slip gaji, berhak untuk mendapatkan hunian layak.
Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan kesiapannya mengalokasikan rumah subsidi yang difasilitasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Selain itu, Ara juga akan mengalokasikan rumah subsidi FLPP untuk pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), khususnya Kader Lapangan BKKBN.
Hal tersebut disampaikan Ara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Wamenekraf/Wakabekraf) Irene Umar dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa (25/3/2025).
“Kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi untuk pegawai, terutama Kader Lapangan BKKBN, dan juga untuk pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner di berbagai daerah yang tidak mempunyai slip gaji. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk membantu memudahkan pekerja informal membeli rumah,” jelas Ara dalam keterangannya.
Baca juga: Hampir Setengah Juta Guru Belum Punya Rumah, Ara Sarah Terima Unit
Pilih Pengembang Berkualitas dan Bertanggung Jawab
Ara berpesan agar nanti dalam pelaksanaannya, masyarakat harus bisa memilih pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab.
“Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat supaya bisa diedukasi untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas,” ucapnya.
Tak hanya itu, dana subsidi perumahan yang disalurkan kepada rakyat juga harus tepat sasaran.
“Untuk itu, data MBR harus pakai dari BPS agar jangan ada lagi di luar yang berhak mendapatkan bantuan rumah subsidi,” pungkas Ara.