KOMPAS.com – Rekrutmen siswa Sekolah Rakyat akan dimulai pada 1 April 2025. Prioritas rekrutmen tersebut diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan klaster sosial ekonomi di masing-masing daerah, dengan Desil 1 sebagai prioritas utama. Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon siswa.
Persyaratan dan seleksi diterapkan karena kapasitas terbatas
Karena kapasitas terbatas, seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa hanya siswa yang benar-benar membutuhkan dan memiliki semangat belajar tinggi yang bisa diterima. Syarat utama meliputi:
- Keadaan ekonomi, dengan prioritas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
- Kemampuan akademik, yang diuji melalui beberapa tes seleksi.
Baca juga: Sama-sama Pakai Kurikulum Nasional, Apa Bedanya Sekolah Rakyat dan Sekolah Umum?
“Tentu semuanya ini ada persyaratan yang memang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah tingkat kemiskinannya, itu syarat mutlak. Yang kedua, tentu ada syarat akademik yang harus dipenuhi,” kata Nuh dalam acara di Kementerian Sosial, Rabu (19/3/2025).
Setiap calon siswa diwajibkan mengikuti serangkaian tes seleksi, tes akademik, psikotes, dan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan akan menilai tingkat gizi dan memantau pertumbuhan siswa.
“Di sekolah ini, semuanya dijamin, termasuk makan dan tempat tinggal. Kalau ada yang masuk hanya karena ingin pindah tempat, tanpa semangat belajar, malah akan merusak sistem,” lanjutnya.
Selain itu, orang tua siswa juga harus membuat perjanjian. Salah satu syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah surat perjanjian bahwa siswa tersebut tidak boleh putus sekolah.
Terkait penerimaan murid desil kedua, Nuh juga menjelaskan apabila syarat desil pertama sudah terpenuhi, tetapi masih ada kuota penerimaan murid, desil-desil selanjutnya akan diikutsertakan.
Baca juga: Syarat Masuk Sekolah Rakyat Harus Buat Perjanjian Tidak Akan Putus Sekolah
Kerja sama dengan lembaga kompeten
Untuk memastikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, Sekolah Rakyat akan bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki kompetensi di bidang gizi, kesehatan, IQ, kedisiplinan, kecerdasan mental, dan kompetensi akademik.
“Paling tidak setiap semester kami bisa menyampaikan progresnya. Ini progres fisiknya seperti ini, dia tambah sehat, IQ-nya pun juga demikian, kedisiplinannya pun juga demikian, mentalitasnya pun juga demikian, sehingga kami bisa melaporkan ke publik,” ujarnya.
Baca juga: Guru Sekolah Rakyat Akan Diambil dari ASN, tapi Tetap Harus Ikut Seleksi
53 Lokasi siap menyelenggarakan sekolah rakyat
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
“Sudah lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53, yang siap mengadakan Sekolah Rakyat. Namun, data ini masih terus berkembang karena dalam 2-3 hari ke depan kami akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan kesiapan yang berjalan secara paralel,” kata Gus Ipul dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).
Gus Ipul juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Target utama penerimaan siswa berasal dari kelompok Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut keterangan yang diberikan, sekolah ini akan menerapkan kurikulum formal yang juga menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan.
Baca juga: Masuk Sekolah Rakyat Siswa Wajib Ikut Seleksi, Apa Saja Tahapannya?
Kurikulum sekolah rakyat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Toni Toharudin, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum nasional yang sama seperti sekolah lainnya.
“Tadinya Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan International Baccalaureate (IB), seperti Sekolah Unggulan Garuda. Namun, akhirnya diputuskan tambahan kurikulum disamakan dengan kurikulum nasional,” jelas Toni dalam konferensi pers di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Meskipun menggunakan kurikulum nasional, Toni menegaskan bahwa kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat tidak akan kalah dengan sekolah lainnya.
“Kualitas sarana dan prasarana serta kualitas guru-gurunya akan lebih baik. Kami akan memilih guru-guru terbaik,” ujar Toni.
Baca juga: Sekolah Rakyat, Pemerintah: Gratis 100 Persen, Dapat Makan, Seragam sampai Asrama
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, salah satu syaratnya adalah guru tersebut harus memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Oh, gurunya nanti kami yang menyediakan dari para guru lulusan PPG Prajabatan. Jadi mereka belum berstatus ASN sehingga nanti akan di-ASN-kan,” kata Nunuk di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Nunuk mengatakan, pihaknya akan menyeleksi para guru yang sudah memiliki sertifikasi PPG Prajabatan atau belum memiliki penempatan di mana pun.
Ia menyebutkan saat ini ada sekitar 50.000 guru lulusan PPG yang belum memiliki penempatan di mana pun dan siap untuk mengikuti seleksi guru Sekolah Rakyat.
Terkait dengan syarat khusus, Nunuk menegaskan pihaknya sejauh ini belum mengajukan syarat khusus terkait proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat.