PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, alokasi APBD kabupaten/kota untuk MBG itu merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemda turut membantu pelaksanaan MBG melalui pengalokasian anggaran masing-masing daerah.
Baca juga: Soal Anggaran MBG, Prabowo: Ada Pengamanan Supaya Uang yang Dikirim Tidak Hilang
“Laporan dari para bupati/wali kota, seluruh daerah di Kalteng sudah menyiapkan anggaran masing-masing untuk APBD, sebagian mengalokasikan dari belanja kegiatan dan belanja tak terduga (BTT),” ungkap Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/1/2025).
Meski seluruh daerah telah menganggarkan, Edy menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu aturan berupa petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk penggunaan anggaran tersebut.
“Seluruhnya sudah mengalokasikan, tapi masih menunggu aturan dari pemerintah pusat untuk teknis penggunaannya,” ungkap Edy.
Ditanya perihal adanya daerah yang kurang mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung MBG lantaran APBD-nya yang kecil, Edy menyebutkan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Kalteng.
Di samping itu, porsi anggaran untuk mendukung MBG juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kondisi daerah.
“Kan jumlah penerima MBG ini disesuaikan dengan total penerima manfaat di setiap daerah, tentu masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang nominalnya berbeda-beda,” ungkap Edy.
Ditanya perihal jumlah dana APBN yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk MBG di Kalteng, Edy belum memberikan jawaban konkret.
Dia menyebutkan bahwa jumlah nominal itu masih pihaknya koordinasikan.
“Masing-masing daerah kami sudah mengkalkulasi jumlah penerima manfaatnya, kami juga sudah menyiapkan anggarannya,” tuturnya.
Baca juga: Diminta Patungan, Pemkab Probolinggo Siapkan Anggaran Rp 10 Miliar untuk MBG
Edy mengatakan bahwa APBN yang dialokasikan pemerintah pusat untuk MBG itu digunakan untuk menyiapkan dapur umum dan tim yang akan mengolah makanan MBG.
Sementara anggaran yang bersumber dari APBD, lanjut Edy, dialokasikan untuk menambah apa saja yang kurang setelah kucurnya anggaran dari pemerintah pusat (APBN). Namun, hingga kini, pihaknya masih menunggu teknis penggunaan anggaran itu.
“Kami dari pemprov kan diminta sharing dana, itu maksudnya daerah diminta mencoba untuk menutupi mana nanti yang kurang,” pungkasnya.