JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) panen raya akan lebih cepat dari biasanya, yakni pada bulan Februari-Maret 2025.
Zulhas pun memerintahkan pemerintah daerah maupun Bulog untuk menyerap gabah-gabah yang dihasilkan oleh para petani saat panen raya demi kesejahteraan petani.
“Panen akan maju, biasanya panen raya itu Maret atau April. Ini panen raya akan bergeser ke Februari dan Maret, (gabah) harus bisa diserap Bulog. Kepala daerah, bupati, atau dinas pertanian jangan sampai panen raya Februari dan Maret gabahnya tidak terserap,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Zulhas menjelaskan, pihaknya sudah membuat formula terkait harga gabah yang akan diserap.
Baca juga: Zulhas Targetkan Stok Cadangan Beras dan Jagung Pemerintah Naik 2025, Usulan Akan Dibawa ke Ratas
Formula itu nantinya bakal disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Harga kami sudah rundingkan Rp 6.500 sampai Rp 7.000. Nanti kita akan laporkan ke Presiden untuk harga gabah,” kata dia.
Lalu, Zulhas memastikan para petani bakal lebih mudah untuk mendapatkan pupuk karena sejumlah aturan menghambat proses distribusi pupuk telah dipangkas.
“Pupuk dulu rantainya (aturannya) panjang, kadang kalau panen baru datang. Aturan ini sudah kita pangkas,” kata Zulhas.
Ia menyebutkan, proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementan yang kemudian berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia.
Baca juga: Zulhas: Beras Khusus yang Diimpor untuk Hotel dan Restoran Kena PPN 12 Persen
Zulhas juga menegaskan distribusi pupuk tidak boleh telat, pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam tiba.
“Nanti dari Kementan cukup. Kementan nanti serahkan ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia harus sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor,” kata Zulhas.
“Sebelum tanam (pupuk harus diterima petani). Jadi kalau pupuk sebelum tanam telat, kita panggil, kenapa telat,” ujar dia.
Sementara itu, Zulhas memastikan dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat jika distribusi pupuk mengalami keterlambatan.
“Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah, ganti,” katanya.
Zulhas mengatakan, langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal.
“Taruhannya swasembada pangan dan nama baik bangsa Indonesia, tidak main-main,” ujar ketua umum Partai Amanat Nasional itu.