Respons Hamas Atas Pengusiran Qatar, Rupanya Doha Ngambek Soal Perundingan Gencatan Senjata
TRIBUNNEWS.COM – Hamas akhirnya merespons kabar yang menyebutkan kalau Qatar tidak lagi menerima organisasi pembebasan Palestina itu di negara mereka.
Sebagai reaksi pertama terhadap keputusan Qatar, seorang pemimpin gerakan Hamas Palestina mengatakan kalau gerakan tersebut belum menerima permintaan apa pun dari Doha untuk keluar dari negara tersebut.
Baca juga: Dapat Tekanan dari AS Pembela Israel, Qatar Sebut Hamas Tak Lagi Diterima di Negara Teluk
Sumber tersebut mengatakan, dalam sebuah pernyataan kepada Agence France-Presse (AFP), “Gerakan ini belum menerima permintaan apapun untuk meninggalkan Qatar.”
Kantor berita Prancis tersebut -mengutip sumber diplomatik- mengatakan kalau Qatar memutuskan untuk menarik diri dari upaya mediasi untuk menghentikan perang di Jalur Gaza.
Ditambahkan dalam laporan AFP kalau Qatar telah memberi tahu Hamas, Israel, dan pemerintah Amerika Serikat mengenai keputusan tersebut.
Sumber diplomatik tersebut mengindikasikan bahwa Qatar yakin kalau kehadiran kantor Hamas di Doha “tidak lagi bisa diterima.”
Rupanya, keputusan Qatar yang selama bertahun-tahun menjadi rumah kedua bagi sejumlah pimpinan politik Hamas, terkait dengan mandeknya perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Sumber tersebut, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan, “Qatar memberi tahu Israel dan Hamas bahwa selama ada penolakan untuk menegosiasikan perjanjian dengan itikad baik, mereka tidak akan dapat melanjutkan mediasi tidak lagi memenuhi tujuannya, dan oleh karena itu mereka memutuskan untuk menghentikan kegiatannya.”
Kantor berita Reuters mengutip seorang pejabat Qatar yang berpengetahuan luas yang mengatakan: “Qatar akan menarik diri dari upaya mediasi dalam perundingan gencatan senjata di Gaza, sampai Hamas dan Israel menunjukkan keinginan nyata untuk kembali ke meja perundingan”.
Tekanan AS
Media berita berbahasa Ibrani, KAN, mengatakan keputusan Qatar itu sudah dikomunikasikan ke kelompok pembebasan Palestina tersebut “dalam beberapa hari terakhir.”
Langkah Qatar ini didasari oleh tekanan Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Satu Skuadron F-15E Strike Eagle AS Mendarat di Yordania, Mau Jaga Israel dari Serangan Iran
Beberapa senator Republik AS mengirimkan surat minggu ini kepada pemerintahan Biden untuk memintanya memberikan tekanan terhadap Qatar untuk membalik kebijakannya yang selama ini memberi ruang bagi para pemimpin Hamas.
Dipimpin oleh senator Roger Wicker dan Jim Rish, anggota senior di komite Angkatan Bersenjata dan Urusan Luar Negeri Senat, ke-12 senator mengatakan sudah waktunya untuk membekukan aset pejabat Hamas yang tinggal di Qatar dan agar pemimpin mereka, Khaled Meshal, diadili.
“Kekalahan Hamas sudah di depan mata, dan mengakhiri tempat berlindung yang aman bagi para pemimpinnya di luar negeri sangat penting untuk mengalahkannya,” tulis para senator.
Qatar telah memfasilitasi perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Al Jazeera, yang sebagian didanai oleh Qatar, melaporkan bahwa seorang pejabat Israel bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani untuk melanjutkan perundingan perdamaian setelah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar.
Kepala intelijen Israel David Barnea dan Direktur CIA Bill Burns juga bergabung dalam negosiasi.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu Al Thani bulan lalu dan menyoroti peran “penting” Qatar dalam upaya mengakhiri perang di Jalur Gaza dan membebaskan sandera.
Hamas dan Fatah Bahas Tata Kelola Gaza Pasca-Perang di Kairo
Delegasi dari Hamas dan Fatah berada di Kairo untuk berunding mengenai sifat pemerintahan Gaza pascaperang.
Sebuah sumber Mesir mengumumkan dimulainya pertemuan antara kedua faksi Palestina pada malam 2 November.
“Pertemuan Fatah dan Hamas di Kairo mengenai Jalur Gaza telah dimulai melalui Komite Dukungan Masyarakat untuk mengelola urusan Jalur Gaza,” saluran berita Mesir Al-Qahera TV mengutip sumber keamanan Mesir.
“Pertemuan tersebut adalah urusan Palestina semata, dan upaya Mesir bertujuan untuk menyatukan barisan Palestina dan meringankan penderitaan rakyat Palestina,” katanya.
Baca juga: Fatah-Hamas Join Operation di Tulkarm, Tentara Israel Terjebak Penyergapan, IDF Tewas dan Luka-luka
Sumber tersebut juga menunjukkan bahwa Fatah dan Hamas “menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dan sikap positif terhadap pembentukan Komite Dukungan Masyarakat untuk mengelola urusan Jalur Gaza.”
Al-Araby Al-Jadeed melaporkan bahwa delegasi Hamas dipimpin oleh wakil kepala Politbiro Khalil al-Hayya dan termasuk anggota Politbiro Bassem Naim dan kepala hubungan nasional Hussam Badran.
Delegasi Fatah termasuk Wakil Ketua Mahmoud Al-Aloul, anggota Komite Eksekutif PLO Azzam al-Ahmad, dan kepala Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh.
Dalam pembicaraan sebelumnya, Hamas telah menganjurkan dibentuknya pemerintahan teknokratis untuk mengelola Tepi Barat dan Gaza, karena khawatir akan terjadinya fragmentasi lebih lanjut di wilayah Palestina.
Setelah pertemuan pertama, pejabat Hamas mengatakan gerakan perlawanan terbuka terhadap semua usulan “selama itu adalah solusi Palestina.”
Pejabat itu menambahkan bahwa mereka menduga Israel akan menghalangi kesepakatan apa pun yang dicapai oleh faksi Palestina.
Seorang anggota Komite Sentral Fatah, Abbas Zaki, mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa kerja sama antara Hamas dan Fatah “memutus jalan bagi mereka yang ingin memaksakan perwalian terhadap rakyat Palestina.” Zaki menambahkan bahwa semua solusi yang diusulkan untuk Jalur Gaza masih “tidak jelas,” dan bahwa faksi-faksi Palestina, termasuk Fatah, Hamas, dan Jihad Islam Palestina, harus tetap menjadi “satu kesatuan.”
Pembicaraan ini dilakukan setelah Hamas, Fatah, dan dua belas faksi Palestina lainnya menandatangani perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Tiongkok selama pertemuan di Beijing pada bulan Juli lalu, dengan tujuan “mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan Palestina.”
Bulan lalu, muncul laporan bahwa Israel ingin mendirikan kamp konsentrasi di Gaza, yang dioperasikan oleh tentara bayaran dari perusahaan keamanan swasta yang dijalankan oleh mantan pejabat intelijen AS dan Israel serta komandan pasukan khusus.
Upaya untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang genosida Israel di Gaza juga sedang dibahas oleh delegasi Fatah dan Hamas di Kairo.
Sumber Mesir yang berbicara dengan Al-Qahera menambahkan bahwa “ada kontak intensif dengan Mesir untuk mendesak pihak Palestina dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.”
Ada “dukungan internasional terhadap upaya Mesir bersama pihak Palestina dan Israel dengan tujuan mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza dan memulihkan ketenangan di sana, meskipun salah satu pihak tidak bersedia menanggapi upaya tersebut.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berupaya menyabotase perundingan gencatan senjata selama setahun terakhir, dan telah menyuarakan penentangan penuhnya terhadap Hamas maupun Otoritas Palestina (PA) pimpinan Fatah yang memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Gaza.
Ia belum menentukan tujuan akhir yang diinginkannya untuk perang militer Israel selama setahun di Gaza, tetapi anggota Partai Likud yang berkuasa menganjurkan penghancuran Gaza, pembersihan etnis dari penduduk asli Palestina, dan membangun pemukiman Yahudi di atas reruntuhan kota Palestina yang hancur.
Dalam konteks terkait, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan kepala CIA William Burns bertemu di Kairo pada tanggal 31 Oktober untuk membahas negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Israel dan Hamas.
Sejak dimulainya perang lebih dari setahun yang lalu, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 43.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Namun, sebuah kelompok yang terdiri dari 99 pekerja kesehatan yang menjadi relawan di Gaza selama genosida memperkirakan bahwa Israel kemungkinan telah membunuh lebih dari 118.908 warga Palestina, atau sekitar 5,4 persen dari populasi wilayah tersebut.
Perang tersebut juga telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, mengubahnya menjadi seperti bulan, dan menyebabkan hampir seluruh penduduk jalur tersebut mengungsi, seringkali berkali-kali.
(oln/khbrn/AFP/*)