Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, Dino Patti: Anda Pejabat Bukan Aktivis Lagi
Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mengomentari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran menjadi lebih dari Rp20 triliun untuk membangun HAM secara fisik ataupun non fisik di Indonesia.
Dino menilai pernyataan Natalius Pigai yang meminta kenaikan anggaran dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun adalah hal yang tidak masuk akal.
Dia turut memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak akan mengabulkan permintaan Menteri HAM tersebut.
Baca Juga : Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, Begini Kata DPR
“Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” tuturnya dalam cuitan X @dinopattidjalal, dikutip pada Rabu (23/10/2024).
Eks Dubes tersebut menambahkan bahwa menteri jangan menyulitkan Presiden dan harus menjaga kredibiliats Kementeriannya.
Baca Juga : : Profil Natalius Pigai, Menteri HAM Baru yang Minta Anggaran Rp20 Triliun ke Prabowo
Tak hanya itu, Dino juga mengingatkan bahwa sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi, seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Koordinatornya, Setnegnya, dan Kantor Presiden.
“Ingat, Anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktivis lagi. Credibility is everything,” pungkasnya.
Baca Juga : : Natalius Pigai Heran Kementerian HAM Hanya Dijatah Rp60 Miliar, Minta Rp20 Triliun
Diberitakan sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia. Namun, sayangnya, kata Pigai, anggaran yang disediakan pemerintahan hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun.
“Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” tuturnya.
Menurut Pigai, dirinya juga sudah bicara dengan pihak Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Menteri HAM yang harus ditambah.