REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, keabsahan antara Muktamar PKB yang bakal digelar di Jakarta bakal ditentukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu merespons Muktamar PKB yang telah digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu lalu.
“Kita hargai saja perspektif teman-teman yang punya agenda untuk melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Kan tinggal nanti pengesahannya di Kemenkumham,” kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Yaqut yang sebelumnya dipecat Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, saat ini, ada wacana untuk digelar kembali Muktamar PKB di Jakarta pada 2-3 September 2024. Berdasarkan pernyataan penggagasnya, menurut dia, kegiatan tersebut bakal menjadi Muktamar PKB yang sebenarnya.
Di sisi lain, Yaqut menegaskan, tidak ada istilah ‘muktamar tandingan’. Pasalnya, muktamar yang berbeda itu sah-sah saja untuk dilaksanakan. Meski begitu, ia memastikan bahwa dia tak menginisiasi muktamar tersebut. “Kan versinya begitu, bukan tandingan,” kata adik Ketum PBNU KH Yahya Cholil Qoumas itu.
Sejauh ini, Yaqut mendengar banyak pihak yang kehilangan hak demokrasinya pada Muktamar PKB di Bali. Misalnya, kata dia, ada keputusan yang tiba-tiba disahkan namun tidak melalui rapat komisi terlebih dahulu. “Ada yang sudah sebelum muktamar sudah dipecat, diganti dengan pengurus yang lain. Saya dengar banyak hal seperti itu.”
Sebelumnya, Muktamar PKB yang digelar di Bali, 24-25 Agustus 2024, telah memutuskan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat sebagai ketum PKB periode 2024-2029. Selain itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun disepakati untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Sedangkan mantan sekjen DPP PKB Lukman Edy menyampaikan, akan digelar kembali Muktamar PKB yang berbeda di Jakarta pada 2-3 September. “Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU, dan nanti ditutup oleh Presiden,” kata Lukman di kaantor Kemenkumham, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).