Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menarik utang baru senilai Rp 775,9 triliun di tahun 2025 untuk membiayai sejumlah program di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Dalam buku tersebut, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp 133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 642,6 triliun.
Secara rinci, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 128,1 triliun. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah.
Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.
Pemerintah mengatakan pengelolaan utang tahun depan diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN, namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.
“Batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali,” tegas pemerintah.
Berdasarkan catatan kumparan, total pembiayaan utang tahun depan melonjak hingga Rp 222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 553,1 triliun.