jpnn.com, SUMATERA SELATAN – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen A. Rachmad Wibowo menagih komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel untuk menjunjung tinggi asas kemanusiaan.
Hal ini menyusul ditemukannya kembali satu korban tewas di area sumur ilegal di rawa sungai Dawas Parung, Dusun V Srigunung, Sungai Lilin Musi Banyuasin, pada Minggu (21/7).
Korban ini menambah jumlah angka meninggal akibat aktivitas ilegal ini menjadi lima orang dan empat lainnya luka berat sejak kejadian awal 21 Juni lalu.
Korban tewas akibat ledakan sumur minyal ilegal, setelah sebelumnya terjadi kebocoran tutup valve sumur dan pipa saluran yang diduga sengaja dirusak masyarakat untuk diambil minyak tumpahannya.
Rachmad menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan, karena banyaknya warga yang menjadi korban dari aktivitas ilegal.
“Ini tragedi kemanusiaan, sudah banyak masyarakat kita menjadi korban. Mereka kesulitan mencari penghasilan sehingga nekat melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa mereka sendiri,” tegas Kapolda.
Dia mengatakan masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi bocornya tutup valve dan pipa, mengambil tumpahan minyak dengan cara memerasnya.
“Mereka ini tidak mengindahkan imbauan dari petugas, dan sama sekali mengabaikan keselamatan mereka sendiri,” imbuhnya.
Kapolda mengatakan pihaknya telah mengerahkan personel untuk menutup lokasi dan memberikan imbauan agar masyarakat keluar dari lokasi karena sangat berbahaya. Polisi juga telah meminta pihak SKK Migas membuat perimeter batas pengaman atau kawat berduri agar lokasi steril dan tidak bisa dimasuki masyarakat.
Mantan Kapolda Jambi tersebut mengaku salah satu kendala yang dihadapi adalah banyaknya ialah akses menuju lokasi, beratnya lokasi tanah licin berlumpur akibat genangan minyak mentah dan rawan terbakar.
“Kami berharap ada komitmen pemerintah provinsi Sumsel untuk menghentikan segala bentuk penambangan ilegal. Penegakan hukum saja tidak bisa menghentikan penambangan ilegal,” tandasnya.
Dia mengingatkan perlu ada solusi, kerja sama, dan dukungan semua pihak termasuk pemerintah dan juga TNI untuk melakukan penindakan pembongkaran terhadap kilang minyak ilegal.
“Ini karena resistensi dari masyarakat sangat tinggi di samping juga dibutuhkan biaya besar,” bebernya. (tan/jpnn)