TRIBUNJOGJA.COM, DHAKA, BANGLADESH – Unjuk rasa mahasiswa di Dhaka, Bangladesh, berujung maut. Dilansir France24 dari Agence France-Presse (AFP), korban jiwa mencapai 105 orang dan lebih dari 700 orang mengalami luka-luka, termasuk 104 polisi dan 30 jurnalis.
Diwartakan Kompas.com, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka melaporkan saat ini terdapat 563 orang warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Dhaka, Bangladesh. Semuanya aman dan selamat.
Apa yang terjadi di Bangladesh? 
Dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.id, unjuk rasa bermula pad Senin (15/7/2024) di sekitar Kampus Universitas Dhaka di Kota Dhaka, Bangladesh.
Massa pendukung pemerintah bentrok dengan massa antipemerintah.
Bentrok lantas meluas mencapai situasi terparah ketika massa antipemerintah mulai membakar fasilitas umum.
Pengunjuk rasa makin beringas dan menjadikan kantor-kantor pemerintah sebagai sasaran kemarahan.
Apa tuntutan mahasiswa Bangladesh dalam unjukrasa? 
Dilansir Kompas.com dari The New York Times, para mahasiswa di Bangladesh berunjuk rasa untuk menentang kebijakan pemerintah yang menerapkan kuota bagi pegawai negeri.
Pemerintah Bangladesh menerapkan sistem kuota pegawai negeri sebesar 30 persen untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh 1971 (anak dan cucu veteran).
Mahasiswa Bangladesh menilai sistem kuota tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami yang menjadi “rumah” bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazed.
Tuntutan mahasiswa Bangladesh dalam unjuk rasa adalah mengganti sistem kuota PNS tersebut menjadi berdasarkan prestasi.
Sistem kuota untuk keluarga veteran tersebut sudah diperkenalkan pada 1972 oleh pemimpin pejuang kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman.
Saat itu, ribuan pejuang meninggal dalam perjuangan meraih kemerdekaan dari Pakistan.
Sistem kuota memastikan keturunan veteran perang akan diurus oleh negara.
Kini, 56 persen pekerjaan pemerintah ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk anak-cucu pejuang kemerdekaan, perempuan, penyandang disabilitas, dan warga etnis minoritas.
Pada 2018, sistem kuota tersebut pernah dihapuskan ketika muncul petisi di pengadilan tinggi Dhaka.
Namun, Mahkamah Agung Bangladesh memberlakukan kembali sistem kuota tersebut usai digugat oleh keluarga pejuang kemerdekaan pada Juni 2024.
Keputusan itulah yang kemudian memicu aksi protes dari para mahasiswa.
Sebagai informasi, banyak warga Bangladesh memilih bekerja dalam pemerintahan sebagai pegawai negeri karena menganggap pekerjaan tersebut stabil dan menguntungkan.
Mahasiswa Bangladesh menyerbu penjara
Mahasiswa pengunjukrasa di Bangladesh menyerbu sebuah penjara di distrik Narsingdi, Bangladesh Tengah, Jumat (19/7/2024).
Mereka membebaskan ratusan narapidana, dan melancarkan aksi unjuk rasa di Ibu Kota Dhaka meskipun telah ada larangan untuk berkumpul dan jaringan internet diblokir.
Aksi unjukrasa berujung bentrok selama satu minggu terakhir telah menewaskan setidaknya 105 orang.
Peristiwa kerusuhan di Bangladesh menjadi tantangan penting bagi pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah 15 tahun menjabat.
Kepala Kepolisian Bangladesh Habibur Rahman mengatakan kepada AFP pihaknya melarang semua unjuk rasa dan pertemuan publik di Dhaka demi keamanan publik.
Di sisi lain, Sarwar Tushar yang bergabung dalam aksi unjukrasa menuturkan akan tetap melanjutkan aksi protes.
“Protes kami akan terus berlanjut. Kami ingin Sheikh Hasina segera mengundurkan diri. Pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut,” ujarnya.
563 WNI di Bangladesh Aman
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha memastikan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh dalam keadaan aman dan selamat.
Dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Judha sebagai respons atas kerusuhan di Bangladesh yang telah berlangsung sejak awal Juli 2024.
“KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Hingga saat ini kondisi mereka tetap aman dan selamat,” ungkap Judha dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).
KBRI Dhaka mencatat saat ini terdapat 563 orang WNI yang menetap di Bangladesh. Semuanya dalam kondisi aman dan selamat.
Namun, Judha meminta komunitas WNI di Bangladesh tetap waspada, hindari kerumunan massa dan patuhi arahan dari otoritas setempat.
“Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI. Segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat. Hotline KBRI Dhaka : +880 1614 444552,” tutur Judha.
(Tribunjogja.com/Kompas.id/Kompas.com)