GridOto.com – Pembelian Pertalite bakal dibatasi pemerintah.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) akan dilakukan tepat pada 17 Agustus 2024 mendatang.
“Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, (9/7/24).
Melihat fenomena ini, bakal ada dampak ngeri di balik pembatasan bensin murah ini.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, kebijakan pembatasan itu menjadi kontraproduktif dengan fokus pemerintah menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
Pasalnya, pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar diproyeksi berdampak terhadap sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga.
Menurutnya, kebijakan pembatasan tidak hanya akan berdampak terhadap masyarakat kelompok bawah, tapi juga menengah.
Namun, kelompok menengah berpotensi menjadi yang paling babak belur habis-habisan, sebab kemungkinan besar tidak akan mendapat kompensasi berupa bantuan sosial.
“Sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka ketika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan subsidi di Agustus nanti,” tuturnya, (10/7/24) menukil Kompas.com.
Oleh itu, pembatasan pembelian BBM subsidi akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat kelas menengah.
Dengan kebutuhan dana yang lebih besar untuk membeli BBM, masyarakat kelas menengah berpotensi menahan belanja lainnya, khususnya yang bersifat sekunder dan tersier.
Yusuf bilang, sejumlah data sebenarnya sudah menunjukan, pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) misalnya, yang semakin menurun, di mana pada Juni lalu berada di level 123,3.
“Bagi kelas menengah, pembatasan ini justru berpotensi menekan daya beli mereka dan berpotensi mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian konsumsi,” kata Yusuf.
Selain melihat dampaknya ke masyarakat, Yusuf menilai, pemerintah seharusnya masih bisa memenuhi kebutuhan belanja subsidi energi.
Pasalnya, pemerintah telah resmi mengerek defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini, dari semula sebesar 2,29 persen menjadi 2,7 persen.
“Jadi berangkat dari sana sebenarnya saat ini momentumnya belum terlalu tepat kemudian melakukan pembatasan subsidi BBM,” ucap Yusuf.
Baca Juga: Ertiga Mobilio Xpander Dicoret, Ini Deretan Mobil Masih Dapat Izin Beli Pertalite