PT Toyota-Astra Motor (TAM) menanggapi soal instruksi Presiden Prabowo agar jajaran pejabat setingkat Eselon I hingga Menteri tak lagi menggunakan mobil impor sebagai kendaraan dinas selama masa pemerintahannya.
Itu dilontarkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 di Yogyakarta pada Senin (28/10).
“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” katanya.
Ditanya kepada Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy hanya merespons, pihaknya berharap pemerintah dapat terus memberi dukungan untuk industri otomotif dalam negeri dan siap mengerahkan pilihan produk terbaiknya.
“Produk Toyota sekitar 90 persen adalah produk dalam negeri. Apabila pemerintah membutuhkan, Toyota bisa menyediakan beberapa pilihan,” urai singkat Anton dihubungi kumparan, Senin (28/10).
Toyota adalah salah satu merek yang kerap jadi andalan jajaran pemerintahan dalam hal pengadaan kendaraan dinas. Model-model seperti Avanza, Veloz, Innova, Fortuner, Alphard, Hiace, bahkan sampai Crown pernah menemani mobilitas para pejabat.
Empat dari tujuh model yang disebutkan di atas sudah diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen. Toyota punya dua pabrik berlokasi di Sunter dan Karawang, yang dikelola PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).
Sisanya merupakan barang impor, seperti Toyota Crown yang pernah jadi mobil pejabat setingkat Menteri itu didatangkan utuh dari Jepang atau yang paling umum terlihat adalah Alphard dan Hiace. Bahkan, Land Cruiser 300 juga kerap terlihat digunakan.
Klarifikasi Kementerian Keuangan soal pernyataan mobil dinas dari Wamenkeu
Kendati demikian, tak lama setelah pernyataan tersebut keluar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan terkait pernyataan Anggito Abimanyu yang menyebut Presiden Prabowo meminta para menteri mengganti mobil dinas dengan Pindad Maung.
Dalam keterangan resminya, Kemenkeu menyebut pernyataan Anggito dilontarkan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin (28/10).
“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” kata pihak Kemenkeu.
Klarifikasi itu disampaikan agar publik mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.
***