Presiden Baru Sri Lanka Langsung Bubarkan Parlemen dan Umumkan Pemilu untuk Konsolidasikan Mandatnya
KOLOMBO, KOMPAS TV — Presiden baru Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, membubarkan Parlemen hari Selasa malam, 24/9/2024 dan mengumumkan pemilu parlemen dalam waktu kurang dari dua bulan.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kekuasaannya setelah memenangkan pemilu akhir pekan lalu.
Menurut pemberitahuan pemerintah, Parlemen dibubarkan efektif mulai tengah malam Selasa, dan pemilu parlemen dijadwalkan berlangsung pada 14 November. Ini adalah langkah yang sudah diantisipasi, sesuai janji Dissanayake selama kampanye.
Partai Dissanayake hanya memiliki tiga kursi di Parlemen yang beranggotakan 225 orang, dan pemilu dadakan ini diharapkan dapat membantunya mengendalikan parlemen sementara tingkat persetujuan publik masih tinggi setelah kemenangannya pada Sabtu lalu.
Pembubaran parlemen ini terjadi hanya beberapa jam setelah Dissanayake melantik seorang anggota parlemen wanita dari koalisinya sebagai perdana menteri, menjadikannya wanita pertama yang memimpin pemerintahan Sri Lanka dalam 24 tahun terakhir.
Harini Amarasuriya, 54 tahun, seorang dosen universitas dan aktivis, berasal dari latar belakang yang mirip dengan Dissanayake dan keduanya adalah anggota koalisi National People’s Power (NPP) yang berhaluan Marxis. Koalisi ini masih menjadi oposisi di Parlemen.
Kemenangan Dissanayake dalam pemilu Sabtu lalu melawan mantan Presiden Ranil Wickremesinghe dan pemimpin oposisi Sajith Premadasa mencerminkan penolakan rakyat Sri Lanka terhadap elite politik lama yang mereka salahkan atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Perdana Menteri wanita terakhir yang menjabat di Sri Lanka adalah Sirimavo Bandaranaike, yang juga merupakan kepala pemerintahan wanita pertama di dunia saat dia mengambil alih jabatan pada tahun 1960 dan menjabat selama tiga periode hingga tahun 2000.
Baca Juga: Xi Jinping Gercep, Ucap Selamat ke Presiden Baru Sri Lanka, Dorong Kerja Sama Lebih Dalam
Kurangnya mayoritas di Parlemen membuat Dissanayake kesulitan membentuk Kabinet penuh, dan selama kampanye dia berjanji untuk membubarkan Parlemen dan mengadakan pemilu dadakan. Masa jabatan lima tahun Parlemen saat ini akan berakhir pada Agustus tahun depan.
Amarasuriya juga mengambil alih tanggung jawab untuk empat kementerian lainnya, termasuk kementerian keadilan, kesehatan, perempuan, perdagangan, dan industri.
Seorang anggota parlemen lainnya dari partai Dissanayake, Vijitha Herath, diangkat menjadi menteri yang bertanggung jawab atas enam departemen, termasuk urusan luar negeri, transportasi, keamanan publik, lingkungan, pelabuhan, dan penerbangan sipil.
Tantangan besar pertama Dissanayake adalah memenuhi janji kampanyenya untuk meredakan kebijakan penghematan ketat yang diterapkan oleh pendahulunya, Wickremesinghe, sebagai bagian dari kesepakatan bantuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF), setelah Sri Lanka gagal membayar utangnya.
Wickremesinghe telah memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mengubah kebijakan dasar dalam kesepakatan tersebut dapat menunda pencairan tahap keempat dana bantuan hampir $3 miliar.
Krisis yang melanda Sri Lanka sebagian besar disebabkan oleh salah urus ekonomi yang parah, ditambah dampak pandemi COVID-19, yang bersama dengan serangan teroris tahun 2019 menghancurkan industri pariwisatanya yang penting.
Politik Sri Lanka sebagian besar didominasi oleh laki-laki sejak negara ini memperkenalkan hak pilih universal pada tahun 1931. Ini adalah tren yang juga terlihat di sebagian besar negara di dunia — pada 2023, analisis Pew Research Center menemukan hanya 13 dari 193 negara anggota PBB yang memiliki kepala pemerintahan wanita.
Putri bungsu Bandaranaike, Chandrika Kumaratunga, kemudian menjadi presiden wanita pertama dan satu-satunya di Sri Lanka, menjabat dari tahun 1994 hingga 2005.