Profil 7 Menko Prabowo, Pernah jadi Tersangka KPK hingga Pemilik Perusahaan Pembersih Sedimen Laut

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dari tokoh-tokoh tersebut, terdapat tujuh menteri koordinator (menko), meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Lantas, bagaimana profil tujuh menko kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka?

Profil Menko Prabowo1. Profil Budi Gunawan

Melansir Antara, Budi Gunawan lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 11 Desember 1959. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri (sekarang Akademi) pada 1983 dan dinyatakan sebagai lulusan terbaik perwira polisi.

Setelah tamat, dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1986. Dia juga sempat kuliah di Universitas Satyagama dan Universitas Tri Sakti.

Karier Budi dimulai ketika dia ditunjuk sebagai Kapolsekta Tanjung Karang Barat, Poltabes Bandar Lampung. Selanjutnya, dia beberapa kali mengemban amanah di bidang lalu lintas, seperti Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Poltabes Palembang, Sekretaris Direktorat Lalu Lintas (Sesditlantas) Polda Lampung, dan Kepala Bagian Suslantas Subdit Regident Ditlantas Polri.

Akibat prestasinya yang gemilang, dia beberapa kali menduduki posisi strategis, seperti Perwira Menengah Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (Pamen SSDM) pada 1999-2004, Kepala Biro Bimbingan Karir SSDM Mabes Polri (2004-2006), Kepala Selapa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri (2006-2008), Kapolda Jambi (2008-2009), Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv Binkum) Polri (2009-2010), Kapolda Bali 2021, Kepala Lemdiklat Polri (2012-2015), serta Wakil Kapolri (2015-2016).

Pada 2015, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sempat mengajukan namanya sebagai calon tunggal Kapolri. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi sebagai tersangka atas kepemilikan rekening gendut.

Di sisi lain, Polri juga menahan Wakil Ketua KPK kala itu, Bambang Widjojanto, sehingga situasi menjadi memanas, yang dikenal dengan istilah “cicak vs buaya”. Setelah beberapa tahun berlalu, Budi menang dalam sidang praperadilan dan status tersangkanya gugur.

Setelah itu, Budi ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2016. Jabatannya tersebut ia pegang hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2024.

2. Profil Yusril Ihza Mahendra

Melansir laman Ihza & Ihza Law Firm, Yusril lahir di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung pada 5 Februari 1956. Dia meraih gelar sarjana di jurusan Ilmu Filsafat Universitas Indonesia (UI) pada 1983 serta melanjutkan ke jenjang program pascasarjana bidang hukum dan ilmu Islam di tahun yang sama.

Kemudian, dia berkuliah di program pascasarjana humaniora dan ilmu sosial di Universitas Punjab, Pakistan. Dia juga meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D) dalam bidang ilmu politik dari Universitas Sains Malaysia.

Yusril tercatat pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham). Dia juga sempat ditunjuk sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan Majalah Tempo edisi Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza, Minggu, 29 September 2024, perusahaan milik Yusril, yaitu PT Gajamina Sakti Nusantara disebut menjadi salah satu dari 66 perusahaan yang tengah mengantre perizinan pengelolaan pasir laut.

Belum genap sehari menjabat sebagai Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sudah melontarkan pernyataan kontroversial. Dia menyebut tragedi Mei 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

“Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing. Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada awal kemerdekaan (pada) 1960-an,” kata Yusril usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

3. Profil Airlangga Hartarto

Melansir laman Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1 Oktober 1962.

Dia merupakan lulusan Fakultas Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1987, meraih gelar Master of Business (MBA) dari Monash University Australia pada 1996, dan Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne Australia pada 1997.

Airlangga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI (2006-2009), Ketua Komisi VI (2009-2014), Menteri Perindustrian (Menperin) pada perombakan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK), dan Menko Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin.

Di luar birokrasi, Airlangga menjadi pemilik sejumlah perusahaan, salah satunya sebagai Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Dia juga sempat ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (2011-2014) dan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009.

Nama Airlangga sempat terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2021-2022.

Airlangga sendiri telah diperiksa selama 12 jam oleh Penyidik Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung) pada Senin, 24 Juli 2023.

4. Profil Pratikno

Melansir laman Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Pratikno lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 13 Februari 1962. Dia merupakan lulusan sarjana atau S1 (Drs.) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada 1985.

Setelah itu, dia melanjutkan studi S2 Development Administration di University of Birmingham Inggris (1989-1991), S3 Political Science di Flinders University Australia (1992-1996), dan menjadi Guru Besar di bidang Ilmu Politik UGM pada 2008.

Sebelum terjun ke pemerintahan, Pratikno dikenal sebagai akademisi yang menjabat sebagai Direktur dan pengajar di program pascasarjana program studi Ilmu Politik, konsentrasi politik lokal dan otonomi daerah UGM pada 2003. Dia juga pernah menjadi Rektor UGM pada 2012-2014.

Pada 2014, Pratikno dilantik menjadi Mensesneg dalam Kabinet Kerja oleh Presiden ke-7 Jokowi. Di masa pemerintahan Jokowi periode kedua, dia kembali mengemban amanah sebagai pimpinan tertinggi di Kemensesneg pada 2019-2024.

Selama menjabat sebagai Mensesneg, Pratikno tak lepas dari kontroversi. Mengutip Majalah Tempo edisi Minggu, 28 Januari 2024, Pratikno diduga menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga putra sulung Jokowi, Gibran yang belum cukup umur bisa maju bersama Prabowo di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

5. Profil AHY

Melansir blog pribadinya, AHY lahir di Bandung, Jawa Barat pada 10 Agustus 1978. Dia adalah putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY dikenal sebagai lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil), sehingga meraih Bintang Adhi Makayasa dan Pedang Trisakti Wiratama pada 2000. Dia juga pernah menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara pada 1997 dan memperoleh Bintang Garuda Trisakti Tarunatama Emas.

Selama bertugas sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), AHY pernah menjadi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon Selatan pada 2006-2007.

Sebagian besar karier militernya dihabiskan di satuan tempur elite Lintas Udara Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dengan jabatan terakhir sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203.

AHY sempat maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta pada 2016, tetapi gagal. Kemudian, pada Rabu, 21 Februari 2024, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat tersebut dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Jokowi.

Sebelum bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju, AHY tercatat beberapa kali mengkritik kebijakan Jokowi. Dia pernah menyebut program food estate atau lumbung pangan sebagai kebijakan yang terburu-buru tanpa perencanaan yang matang, pada Selasa, 14 Maret 2023.

Dia juga pernah menyinggung masalah utang di era Jokowi. “Dalam 8 tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat, menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di awal 2023, angkanya menjadi Rp7.733 triliun. Belum lagi utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun. Faktanya, rasio utang negara terhadap PDB (produk domestik bruto) semakin tinggi,” ucap AHY dalam pidato politik di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023.

6. Profil Cak Imin

Cak Imin lahir di Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966. Dia adalah keponakan Presiden ke-5 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Lahir di dalam keluarga yang religius, pendidikan awal Cak Imin dimulai dari pondok pesantren (ponpes) dan sekolah berbasis agama Islam. Namun, selanjutnya, dia meneruskan studi dengan mengambil jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.

Adapun karier perpolitikannya diawali ketika dia menjadi salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998. Dia pun tercatat pernah berselisih dengan Gus Dur mengenai arah kepemimpinan partai pada 2008, tetapi dia berhasil mempertahankan kendalinya atas PKB.

Di lingkup pemerintahan, Cak Imin memulai kariernya sebagai anggota DPR RI 1999-2004 dan berlanjut pada periode 2004-2009. Dia juga pernah menduduki kursi Wakil Ketua MPR sejak 25 Maret 2018 hingga 30 September 2019.

Nama Cak Imin sempat terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012.

Selain itu, Cak Imin yang menjabat sebagai Menakertrans periode 2009-2014 juga diduga ikut menikmati dana suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Kemenakertrans ad 2011 silam.

Cak Imin pun diperiksa sebagai saksi oleh KPK. “Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insyaallah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu, sudah saya jelaskan,” katanya usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

7. Profil Zulkifli Hasan

Melansir laman Kemendag, Zulhas lahir di Lampung pada 17 Mei 1962. Dia menempuh pendidikan Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana pada 1996, lulus dari PPM School of Management dengar gelar magister manajemen pada 2003, serta menerima dua gelar doktor kehormatan (honoris causa) di bidang administrasi publik dari Sejong University Korea Selatan dan bidang manajemen sumber daya manusia dari Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Karier Zulhas diawali sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tetapi memutuskan untuk beralih profesi menjadi pengusaha di bidang retail. Pada 2004-2009, dia berkiprah sebagai anggota DPR RI.

Pada 2009, dia diangkat sebagai Menteri Kehutanan pada Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden ke-6 RI SBY-Boediono. Selanjutnya, dia menjadi Ketua MPR pada 2014-2019 dan Wakil Ketua MPR pada 2019-2022 serta Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju 2022-2024.

Sebagai pejabat publik, Zulhas terpantau beberapa kali melontarkan pernyataan atau melakukan kontroversi. Salah satunya ketika dia pernah menjadikan bacaan dan gerakan salat sebagai bahan guyonan.

Dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 19 Desember 2023, Zulhas mengklaim banyak jemaah salat di berbagai daerah yang memilih tidak mengucapkan “amin” usai imam membacakan Alfatihah. Hal tersebut, menurut dia, sebagai bentuk cinta pendukung kepada capres nomor urut 2 Prabowo.

“Jadi, kalau salat Magrib, baca Alfatihah, waladhdhoolliin, ada yang diam, saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Kalau tahiat akhir, kan gini (gestur satu telunjuk), sekarang banyak gini (2 jari),” ucap Zulhas.

TIM TEMPO berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Segini Gaji dan Tunjangan Menteri-Wakil Menteri Prabowo