TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bermanuver banyak bila bergabung ke Partai Gerindra. Dia Gerindra, kata dia, ketua umum partai Prabowo Subianto menjadi presiden.
“Posisi Gibran tak signifikan, tak bisa bermanuver banyak karena ada Prabowo yang jadi presiden. Auranya (Gibran) ketutup Prabowo,” kata Adi di Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.
Sebaliknya, dia menilai sangat bagus bagi Gibran bergabung ke Partai Golkar karena dapat lebih berakselerasi ketimbang bergabung ke Partai Gerindra.
“Di Golkar relatif masih bisa berakselerasi karena Golkar tak ada punya presiden atau wakil presiden. Dengan Gibran jadi anggota kehormatan Golkar, itu artinya Golkar punya wapres saat ini,” ujarnya.
Adi juga memandang baik pula jika Presiden Ke-7 RI Joko Widodo bergabung ke Partai Golkar karena dapat menjadi tempat bernaung bila mendapat serangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
“Bagi Jokowi, setidaknya ada back up jika terus-terusan digebuk PDI Perjuangan. Bisa jadi, ke depan, tensi bakal memanas PDI Perjuangan versus Golkar, dua partai yang sebenarnya sejak lama jadi musuh bebuyutan,” ujarnya.
Dia menilai bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar dapat membuat dinamis hubungan politik yang terjalin dengan Partai Gerindra. “Karena apa pun Jokowi dan Gibran tentunya tak mau dipandang subordinat di bawah bayang-bayang Gerindra,” kata dia.
Adi menambahkan Jokowi dan Gibran sendiri disebut-sebut sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, yang seolah mengonfirmasi gosip lama keduanya akan merapat ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Dia memandang posisi Jokowi dan Gibran menguat secara politik atas keanggotaan tersebut.
“Meski publik tak pernah tahu apa kewenangan anggota kehormatan itu nantinya, secara politik Jokowi dan Gibran sudah punya partai yang perolehan pileg-nya runner-up,” ucapnya.
Dasco Sebut Belum Ada Pembahasan Jokowi dan Keluarga Gabung Gerindra
Adapun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan partainya terbuka untuk Jokowi jika ingin bergabung. Namun Dasco mengatakan dia belum mengetahui rencana Jokowi.
“Ya, sementara kami belum siapkan apa-apa, karena kan memang kita belum tahu rencananya Pak Jokowi,” kata Dasco di kediaman Presiden Prabowo, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat malam, 6 Desember 2024.
“Nggak tahu apakah Pak Jokowi mau masuk ke Gerindra atau punya rencana lain,” ujar Dasco menambahkan.
Sehari sebelumnya, Dasco mengatakan peluang Jokowi dan keluarganya untuk bergabung dengan Partai Gerindra belum pernah dibahas di internal partainya. “Saya nggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai,” tuturnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2024.
Karena itu, dia mengaku tidak dapat menjawab pertanyaan apakah Partai Gerindra akan membukakan dirinya untuk Jokowi dan keluarganya bergabung.
Meski demikian, dia membenarkan mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Jokowi telah lebih dulu bergabung sebagai kader Partai Gerindra. Dasco menyebutkan, saat mendaftarkan diri untuk berkontestasi pada Pilkada Sumatera Utara 2024, Bobby telah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra.
“Seingat saya kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumatera Utara,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.
Dia mengatakan Jokowi dan keluarganya tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman Presiden Pertama RI Sukarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI).
“PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat kartu tanda anggota (KTA) Mas Gibran berasal yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan AD/ART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujar Hasto.
Daniel A. Fajri dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Waketum PKB Minta Prabowo Tolak Pengunduran Diri Miftah Maulana, Ini Alasannya