Terkuak Isi Pembicaraan Menteri Sri Mulyani dengan Megawati Soekarnoputri,Soal Mundur dari Kabinet?

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di tengah isu ketidaknyamanan para menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

Menteri Sri Mulyani juga dikabarkan bakal mundur dari kabinet karena sikap politik Jokowi di Pilpres 2024. 

Kabar para menteri tidak nyaman ini sering dilontarkan PDIP jelang pencoblosan 14 Februari nanti. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan isi pembicaraan Megawati dengan Sri Mulyani. 

Namun kata Hasto pertemuan mereka karena sama-sama bertugas di Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). 

Megawati merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). 

Sementara Sri Mulyani merupakan ketua pengarah ex-officio BRIN. 

Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Ketua Umum DPP PDIP dan Sri Mulyani merupakan hal rutin yang sering dilakukan.

“Berbicara tentang bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal (pendapat negara) itu merupakan hal penting,” kata Hasto Kristiyanto kepada awak media saat acara Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud, di GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

“Bu Mega kan dalam kapasitas beliau presiden kelima, beliau ketua dewan pengarah Badan Riset Inovasi Nasional di mana Bu Sri selaku Ketua ex-officio,” ujarnya.

Ia enggan menjawab jika pertemuan tersebut membicarakan soal isu Sri Mulyani yang akan mundur dari jabatan Menkeu seperti yang tengah beredar.

“Yah Bu Sri Mulyani dan bu Mega karena sering ketemu di BRIN secara tertutup. Saya tak bisa sampaikan apa yang dibahas,” katanya.

Hanya saja, Hasto memastikan Megawati dan Sri Mulyani sama-sama menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

"Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan Bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap Kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," kata Hasto.

Pertemuan Megawati dan Sri Mulyani menjadi sorotan di tengah isu mundurnya sejumlah menteri dari kabinet Jokowi.

Sri Mulyani pun angkat bicara mengenai isu dirinya siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Usai rapat intern di Istana Kepreisdenan, Jakarta, Sri Mulyani mengatakan dirinya masih bekerja.

"Masak? Ini masih kerja," katanya, Jumat (19/1/2024).

Sri Mulyani tidak menggubris mengenai isu tersebut. Sambil berjalan ke arah mobil dinasnya, Sri Mulyani mengatakan dirinya bekerja.

"Aku mau maju, aku mau maju, saya bekerja, bekerja," katanya.

Menteri Sri Mulyani Tidak Mungkin Mundur

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disebut tak akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju hingga habis masa jabatan. 

Hal ini berdasarkan latar belakang kedua tokoh tersebut. 

Sri Mulyani dan Basuki Hadimujono tidak akan mengikuti langkah Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menko Polhukam, kenapa?

Diketahui, isu Sri Mulyani mundur dari jabatan Menteri Keuangan tengah santer terdengar. 

Kabarnya Sri Mulyani paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi. 

Namun semua masih menjadi teka-teki, sebab Sri Mulyani tak memberi jawaban pasti terkait isu tersebut. 

Kendati demikian, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet Jokowi.

Apalagi, Ujang menyebut jika isu mundurnya Sri Mulyani dan Basuki sudah beredar sejak 2 bulan lalu.

"Ini isu mundur sudah 2 bulan lalu sudah santer, tapi kan tidak mundur juga. Jadi saya melihatnya tidak akan mundur Sri Mulyani dan Basuki," kata Ujang saat dihubungi Tribun Network, Jumat (2/2/2024).

Ujang membeberkan alasan kenapa Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet.

"Karena Sri Mulyani ditunjuk langsung oleh Presiden, dia menteri Profesional, bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. Kalau Pak Basiki dulu juga dari profesional, ditunjuk oleh Jokowi walaupun saat ini punya KTA PDIP," ungkap Ujang

"Jadi saya melihat itu hanya isu, kalau profesional itu sulit untuk mundur, kecuali dari Partai. Kalau partai bisa, partainya mencabut bisa mundur," sambung dia.

Baca juga: HASIL Piala Asia 2023 - Jepang Tersingkir, Iran Buat Comeback Dapat Penalti Menit-menit Akhir

Baca juga: Polsek Tanjung Beringin Polres Sergai Bagi Sembako Kepada Lansia Kurang Mampu di Desa Bagan Kuala

Ujang juga menyakini bahwa Sri Mulyani dan Bssuki tidak akan mundur karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban negara.

Sehingga, dia berharap seluruh menteri yang berada di Kabinet bisa menjalani tugasnya hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

"Saya meyakini tidak akan mundur karena, ini bukan persoalan Jokowi, ini persoalan tanggungjawab kepada negara, ketika menteri diberikan tanggung jawab hingga Oktober 2024, dijalani dengan senang hati. Dengan tanggung jawab hingga tuntas dan akhir," katanya.

"Jadi saya menganalisa, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur," jelas Ujang.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDIP yang berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur pasca calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD lebuh awal mundur kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mencontohkan perlakuan yang dialami Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

Padahal, Risma yang kader PDIP itu menaruh perhatian dan memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," jelas Hasto.

Berbeda dengan situasi saat ini, lanjut Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan unsur politisasi dan elektoral.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam kampanye akbar bersama ribuan warga di Lampung, Minggu (28/1/2024).

Daerah-daerah yang dimaksud Hasto yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Lampung.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," sambung dia.

Politisi asal Yogyakarta ini pun menyebut ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir. Sehingga, Hasto sangat menyayangkan aksi tersebut.

"Seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam. Bahkan, beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," pungkas Hasto.

Tanggapan Istana

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons soal seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo mundur.

Menurut Ari, saat ini seluruh menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden.

"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis.

"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak melontarkan isu tersebut," tambahnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut merespons seruan ekonom senior Faisal Basri tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memilih bungkam dan langsung pergi meninggalkan wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI setelah rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.

Begitu pun Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati yang tidak memberikan jawaban yang gamblang mengenai hal ini.

Dia hanya menjelaskan bahwa Budi Karya Sumadi saat ini masih fokus mengerjakan tugasnya sebagai Menhub.

"Aduh itu kabar dari mana? Bapak (Budi) fokus kerja. Seperti yang kalian tahu Pak Menteri ini fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya," ujar Adita saat ditanyai wartawan mengenai Budi Karya mundur dari Kabinet Indonesia Maju di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Dia menyebutkan, Menhub saat ini tengah memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Terlebih lagi, seperti diketahui, sejak awal 2024 terjadi rentetan kecelakaan kereta api.

"Tugasnya seperti yang teman-teman tahu kan banyak ya, ini kita lagi fokus ke sana saja," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah juga ditanyai mengenai Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diminta mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Zainal mengaku, dirinya belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

Namun, dia enggan berkomentar lantaran berkaitan dengan isu politik. "Itu politik, enggak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," kata Zainal.

Dia menegaskan, yang jelas Kementerian PUPR akan memastikan semua tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik.

"Yang penting PUPR kerja, dikasih tugas, kita laksanakan," tegasnya.

"Pokoknya kita komitmen jalanin yang di APBN," tambahnya.

(*/tribun-medan.com)