Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan alasan partainya tak lagi menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai kader.

Menurut dia, PDI-P meragukan tingkat kekaderan Jokowi dan Gibran setelah melihat dinamika Pilpres 2024.

Keduanya dinilai melanggar Konstitusi yang mana dijunjung tinggi PDI-P.

Hal ini disampaikan Djarot menanggapi respons Jokowi yang hanya mengucapkan terima kasih sembari meninggalkan wartawan usai ditanya tentang PDI-P yang tak lagi menganggapnya sebagai kader.

"Ya menghormati konstitusi. Kalau itu dilanggar, kalau itu direkayasa, maka kredibilitas seorang kader itu diragukan," kata Djarot ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Djarot menegaskan, partainya selalu menanamkan tentang pentingnya seluruh kader taat pada hukum dan konstitusi.

Di sisi lain, semua kader PDI-P juga diminta menghormati kedaulatan rakyat yang terwujud melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dengan prinsip adil dan jujur.

"Ketika itu dilanggar, berarti juga ini kekaderannya patut diragukan. Kepada siapa pun juga ini menyangkut orang per orang tidak menyangkut siapa, ini menyangkut Djarot, menyangkut Tjiptaning, atau menyangkut orang per orang," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sebagai informasi, Djarot juga mengemban tugas sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi sehingga memahami segala yang berkaitan pengkaderan.

Dia menuturkan, soal kaderisasi selalu ditanamkan PDI-P melalui Sekolah Partai yang terletak di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Menurutnya, di Sekolah Partai juga selalu ada evaluasi terhadap setiap kader. Jika ada kader yang melanggar konstitusi, maka sudah tak lagi dianggap menjadi bagian dari PDI-P.

"Dasar evaluasi masing-masing kader. Kalau dia melanggar berarti dia melepaskan diri sebagai kader, dia bukan merupakan kader yang baik. Dia kader yang kurang baik," tutur Djarot.

Baca juga: Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Berkaca kasus Jokowi dan Gibran, ia pun mengajak semua kader PDI-P untuk bertanya pada diri sendiri, apakah sudah setia dan taat pada konstitusi.

Selain itu, semua kader partai banteng moncong putih juga diminta introspeksi mengenai etika dan moral.

"Karena etika dan moral itu juga ditekankan dalam Sekolah Partai," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi merespons pernyataan politisi PDI Perjuangan (PDI-P) soal dirinya yang tidak lagi menjadi kader dari partai berlambang kepala banteng tersebut.

Presiden hanya tersenyum tipis dan memberikan jawaban singkat saat ditanya wartawan pada sesi tanya jawab setelah Rakernas Kesehatan Nasional 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (24/4/2024).

"Ya, terima kasih," ujar Jokowi masih sambil tersenyum.

Baca juga: TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P Happy di Zaman SBY...

Pernyataan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi kader partai banteng disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun.

Komarudin mengatakan bahwa Jokowi sudah bukan lagi menjadi bagian dari partainya.

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Selanjutnya, Komarudin juga mengungkap Gibran juga sudah tak lagi menjadi kader PDI-P.

Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia (Gibran) ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.