Khofifah Indar Parawansa Dinonaktifkan dari PBNU,Bersama Habib Luthfi,dan KH Musthofa Aqil Siradj

TRIBUNSUMSEL.COM - Jelang Pilpres 2024 yang bakal digelar pada 14 Februari 2024.

Intensitas panas dunia politik di Indonesia kian terjadi.

Yang terbaru, diketahui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menonaktifkan 64 pengurus, mulai dari tingkatan Rais Syuriah seperti KH Musthofa Aqil Siradj, Habib Luthfi bin Yahya, sampai Khofifah Indar Parawansa karena terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penonaktifan puluhan pengurus itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99//01/2024.

SK itu ditandatangani Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam KH. Miftachul Achyar, dan Katib Aam (Sekretaris Umum) Akhmad Said Asrori pada Sabtu (20/1/2024).

"Memutuskan, menetapkan,

pertama, menonaktifkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dari jabatan sebagai fungsionaris PBNU,

terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai selesainya tahapan Pemilu 2024," sebagaimana dikutip dari SK tersebut, Minggu (21/1/2024).

Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur membenarkan informasi soal SK penonaktifan puluhan pengurus PBNU tersebut.

"Iya benar.

Siapa pun yang terlibat sebagai caleg atau timses secara resmi (dinonaktifkan)," kata Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Adapun pengurus NU yang dinonaktifkan di antaranya Rais Syuriah KH. Musthofa Aqil Siradj dan KH. Adib Rofiuddin Izza karena menjadi timses.

Lalu, Katib Syuriyah KH. Syarbani Haira karena menjadi calon anggota legislatif, Katib Syuriyah KH. Sarmidi Husna karena menjadi timses.

Kemudian, Khofifah Indar Parawansa karena menjadi timses, Muhammad Syafi Alielha, dan Eman Suryaman yang semuanya menjabat ketua juga dinonaktifkan karena menjadi timses.

Selain itu, dari jajaran pengurus pleno terdapat Habib Luthfi bin Ali bin Yahya selaku Rais Aam Jatman/Mustasyar karena menjadi timses, Khofifah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, serta Nusron Wahid sebagai Ketua LPPNU juga dinonaktifkan.

Adapun SK penonaktifan itu memperhatikan Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 02 Jumadal Akhirah 1445 H/16 Desember 2023.

Lalu, Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1201/PB.01/A. 1.03.08/99/11/2023 tanggal 01 Jumadal Ula 1445 H/15 November 2023 M Perihal Penonaktifan Pengurus Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Penjelasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Soal Khofifah Disebut Bakal Jadi Bacawapres Ganjar Pranowo

Baca juga: Analisa Pengamat Soal Sekjen PDIP Sebut Cawapres Ganjar Mr X atau Mrs X, Mahfud MD dan Khofifah

Profil Khohifah

 Khofifah memulai karier sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna, Surabaya pada tahun 1989.

Pada tahun 1991 ia mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi caleg DPR dari Partai Pembangunan Pembangunan.

Ia pun akhirnya terpilih sebagai anggota DPR dari PPP periode 1992-1998.

Khofifah termasuk salah satu anggota dewan termuda ketika itu.

Saat dilantik Khofifah masih berusia 27 tahun.

Ia langsung dipercaya sebagai pimpinan fraksi PPP sekaligus menjabat sebagai pimpinan komisi. Inilah awal langkah Khofifah dalam dunia politik di parlemen.

Pidato Khofifah dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998 dianggap cukup mengejutkan anggota parlemen saat itu.

Bagaimana tidak?

Khofifah yang mewakili Fraksi PPP berpidato sangat tegas mengkritik rezim Orde Baru dan mengungkapkan borok pemilu 1997.

Lewat pidato tersebut, nama Khofifah jadi bahan pembicaraan dalam jagat politik nasional.

Pasca Orde Baru, Khofifah keluar dari PPP dan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang digagas Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Bahkan, saat KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden, Khofifah ditunjuk sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN, sayangnya tidak lama kemudian Gus Dur dilengserkan dan posisi Khofifah digantikan orang lain.

Karier politiknya terus berlanjut ketika dia maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jatim 2008.

Sempat gagal, di tahun itu, Khofifah tak patah arang.

Ia kembali maju kembali dalam Pilgub Jawa Timur 2013-2018, namun lagi-lagi gagal.

Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden untuk periode kedua, membawanya kembali ke kabinet. Khofifah ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014-2019).

Hanya saja, ia kemudian mengundurkan diri pada Januari 2018 demi bisa mencalonan diri ketiga kalinya sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018.

Berbeda dengan dua pilkada sebelumnya, Khofifah yang berpasangan dengan Emil Dardak kali ini berhasil keluar sebagai pemenang.

Mereka mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Resmi Dukung Prabowo-Gibran

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya resmi menyatakan dukungannya kepada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkapkan Khofifah di Bandara Juanda, Surabaya, sepulanganya dia dari melaksanakan ibadah umrah, hari ini.

"InsyaAllah sesuai janji saya,

bahwa Januari awal,

setelah umrah,

saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan saya mendukung paslon nomor 2 (Prabowo-Gibran)," kata Khofifah di VIP Room Bandara Juanda.

Khofifah juga sudah menghubungi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. Ia siap bergabung masuk di jajaran juru kampanye nasional (Jurkamnas).

"Hari ini saya kontak Mas Nusron, sekretaris TKN saya menyampaikan saya sudah pulang umrah.

Sesuai janji saya saya siap untuk masuk dalam TKN," ucapnya.          

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News