ppn

Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak tambahan dari kenaikan tarif PPN 12% untuk barang mewah akan mencapai Rp 3,5 triliun.

Apa sanksi bagi pelaku usaha yang tetap menarik PPN 12 persen untuk barang dan jasa non-mewah? Ini penjelasan DJP.

Intinya, kenaikan PPN yang seharusnya dilaksanakan mulai 1 Januari 2025 secara umum dapat disebut dibatalkan.

Kadin Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah yang hanya mengenakan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah.

PPN 12 persen akan berlaku tidak hanya untuk kendaraan mewah, tetapi juga barang dan jasa lainnya yang tercakup dalam PMK RI Nomor 15/PMK.03/2023.

Dibanding mengejar PPN, pemerintah lebih baik fokus untuk mengejar pajak karbon dan pajak digital.

Dalam PMK No. 131/2024, tarif PPN akan tetap sebesar 12% untuk semua barang/jasa. Hanya saja, terdapat 2 tarif dasar pengenaan pajak (DPP).

Menurut PMK No. 131/2024, PPN 12% untuk barang mewah baru akan berlaku pada 1 Februari 2025 dan seterusnya.

Pemerintah resmi memberlakukan aturan PPN 12% pada barang-barang kategori mewah. Atuan ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Apa saja yang kena PPN 12%?

Pemerintah resmi memberlakukan aturan PPN 12% pada barang-barang kategori mewah. Atuan ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Apa saja yang kena PPN 12%?