NasDem hingga PPP Tak Bersuara soal Hak Angket di Paripurna DPR

Rapat Paripurna ke-13 masa sidang ke IV tahun 2023-2024 dihujani interupsi mulai dari usulan hak angket kecurangan pemilu 2024, anggaran program makan siang gratis, hingga naiknya harga beras nasional.

Interupsi di tengah forum rapat tertinggi legislatif ini merupakan hal yang lumrah, namun sering menjadi sorotan. Apalagi soal usulan penggunaan hak angket yang hangat diperbincangkan sejak Pemilu berlangsung.

Usulan pengguliran hak istimewa DPR untuk melakukan penyelidikan ini digaungkan oleh PDIP dan koalisi perubahan yang terdiri dari PKS, PKB, dan NasDem.

Terakhir, PPP akhirnya setuju untuk bergabung dalam gerbong yang sama menggulirkan hak angket.

Namun saat interupsi terjadi, usulan ini justru disuarakan pertama kali oleh anggota Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, bukan PDIP selaku partai penggagas.

“DPR RI gunakan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” kata Aus dalam kalimat pembuka interupsinya di ruang sidang paripurna, Selasa (5/3).

Interupsi dengan nada serupa juga diusulkan oleh PKB yang diwakilkan Luluk Nur Hamidah, dan PDIP, Aria Bima. Tidak ada satu pun anggota fraksi partai NasDem dan PPP yang melakukan interupsi.

Terkait hal ini, anggota fraksi NasDem, Taufik Basari mengatakan sikap fraksi setuju dengan usulan hak angket meskipun tidak ada anggota yang menyuarakan langsung saat paripurna.

“Yang paling penting kan konkritisasinya saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan tanda tangan dari setiap anggota fraksi partai NasDem. Sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari partai NasDem,” katanya saat ditemui usai rapat paripurna.

NasDem rupanya memilih untuk melakukan usulan pengguliran hak angket ini secara sistematis.

“Kita juga menunggu komunikasi dengan pdip dan persiapan-persiapan dan bahan dokumen juga dari PDIP,” kata Tobas.

“Setelah mereka siap dan kita sudah matangkan komunikasinya ya sesegera mungkin bisa berlanjut,” tuturnya.