Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sejauh ini belum memberikan ucapan selamat kepada calon presiden Prabowo Subianto yang berpeluang menang Pilpres 2024 . Namun, belakangan Gedung Putih menyatakan siap bekerja sama dengan Presiden Indonesia terpilih selanjutnya.

“Kami ucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu. Presiden (Joe Biden) menantikan keterlibatan awal dengan pemerintahan baru dan memperkuat kerja sama kita dalam kemitraan strategis,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Selasa, 5 Maret 2024.

Prabowo punya hubungan kurang harmonis dengan AS. Bekas Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu pernah masuk dalam daftar orang yang dilarang bepergian ke negara Abang Sam tersebut. Larangan itu diteken AS sejak 2000. Namun, dua dekade berselang, pada 2020, AS akhirnya menghapus larangan tersebut.

Lantas, apa alasan Prabowo pernah dilarang mengunjungi AS hingga dua dekade lamanya?

Pada 2012, Prabowo kepada Reuters mengatakan Amerika Serikat telah menolak untuk menerbitkan visa untuknya sejak 2000. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo hendak menghadiri upacara kelulusan putranya di salah satu universitas di Boston, AS. Kala itu, pemerintah AS tak secara gamblang mengungkapkan alasannya melarang Prabowo masuk ke wilayahnya.

Menurut laporan New York Times pada Maret 2014, AS khawatir akan stabilitas Indonesia pasca-jatuhnya Soeharto. AS berupaya menjauhkan diri dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Soeharto, termasuk Prabowo, yang merupakan mantan menantu Soeharto. Apalagi, setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, tiga bulan berselang Prabowo diberhentikan dari TNI.

Dalam wawancara dengan Tempo pada Rabu, 9 Oktober 2013, Prabowo mengatakan terakhir masuk Amerika Serikat pada 1998/1999 setelah dicopot dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Ia mengaku tidak mengetahui apakah namanya benar-benar masuk daftar hitam negara adikuasa itu. “Yang jelas, setiap kali saya mengajukan visa selalu ditolak,” katany.

Prabowo sendiri dipecat dengan hormat dari TNI berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diterbitkan pada 21 Agustus 1998. Dia ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan. Salah satunya, disebut melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat penculikan aktivis prodemokrasi pada 1998.

Belakangan, setelah nama Prabowo makin besar di dunia politik Indonesia, duta besar AS untuk Indonesia diketahui kian memberikan keleluasaan untuk Ketua Umum Gerindra itu. Hal ini terbukti dengan dibukanya akses bagi saudara Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, melakukan beberapa kali perjalanan ke Washington guna berdialog dalam kapasitasnya sebagai pengusaha.

Pada 2020, AS akhirnya memberikan izin Prabowo bertandang ke wilayahnya setelah eks capres Pilpres 2019 itu dijadikan sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Prabowo pun berkunjung ke AS untuk kali pertama semenjak dilarang 20 tahun sebelumnya pada 15 Oktober untuk memenuhi undangan persamuhan yang ditaja Pentagon .

Keputusan AS di bawah pimpinan Donald Trump, presiden AS saat itu, menghapus larangan kunjungan Prabowo sempat menuai polemik. Dikutip dari Arab News, para ahli melihat undangan Pentagon tersebut sebagai kecenderungan Washington untuk mengabaikan tuduhan pelanggaran HAM di masa lalu oleh tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik.

“Ini adalah cara bagi pemerintahan Trump untuk menunjukkan kepada negara-negara tempat mereka terlibat bahwa AS tidak akan banyak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara tersebut,” kata seorang dosen Studi Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman.

Patrick Leahy, senator yang menggagas Undang-undang tentang larangan Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada militer asing yang melakukan pelanggaran HAM tanpa hukuman, juga mengecam pemerintahan Donald Trump yang mengizinkan Prabowo Subianto masuk ke AS. Leahy menyebut hal itu menandakan bahwa bagi AS hukum dan ketertiban hanyalah slogan kosong yang mengabaikan kepentingan keadilan.

“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo, Presiden dan Menteri Luar Negeri sekali lagi telah mempertontonkan bahwa bagi mereka hukum dan ketertiban merupakan slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan,” kata Patrick Leahy seperti dikutip dari Reuters, 15 Oktober 2020.

Terbaru, Gedung Putih mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia yang telah melangsungkan pesta demokrasi. Mereka menyatakan siap bekerja sama dengan Presiden Indonesia terpilih selanjutnya. John Kirby mengatakan pemerintah AS mengikuti dengan cermat penghitungan suara Pilpres 2024 di Indonesia yang sedang berlangsung.

Mereka pun mengetahui hasilnya menunjukkan bahwa Prabowo memimpin secara signifikan. “Kami telah menjalin kerja sama yang sangat baik dengannya sejak dia menjadi menteri pertahanan, dan jika akhirnya terpilih, maka kami berharap dapat melanjutkan hubungan itu,” kata Kirby.

Ihwal potensi kemunduran demokrasi di Indonesia, Kirby mengatakan pemerintah AS tidak akan pernah mundur dari keprihatinan mengenai perlunya HAM, hak-hak sipil, dan semua nilai-nilai lembaga demokrasi. Ia menegaskan bahwa Joe Biden sama sekali tidak akan menghindar dari hal tersebut.

IHSAN RELIUBUN | DEWI RINA | BUDI SETYARSO | MARIA RITA | VOA | REUTERS

Pilihan Editor: Kala Ganjar Dilaporkan ke KPK dan Namanya Dicatut di Media Sosial X