Mengenal Profesi P3K dan Perbedaannya dengan PNS

By Tempo.co On Jan 3, 2025

TEMPO.CO, Jakarta – PPPK atau yang kerap disebut P3K adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Ini merupakan salah satu bagian dari profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), selain Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski sama-sama berstatus sebagai ASN, Namun P3K berbeda dengan PNS.

Lantas, apa sebenarnya P3K tersebut dan apa bedanya dengan Pegawai Negeri Sipil? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Mengenal P3K

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau biasa disingkat dengan PPPK/P3K adalah Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PPPK memiliki kedudukan hukum yang mengatakan bahwa mereka merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara atau ASN. Hal ini ditulis dalam UU No 5 Tahun 2014 dan turunannya.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang tersebut, PPPK adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, PPPK atau P3K adalah individu yang dipekerjakan di lingkungan pemerintahan dengan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. Meski sama-sama ASN, namun PPPK berbeda dengan PNS.

Salah satu perbedaan utama adalah ketiadaan masa percobaan satu tahun bagi PPPK. Mereka dapat langsung diangkat dan menduduki jabatan tertentu berdasarkan pengalaman kerja yang telah dimiliki sebelumnya.

Syarat Daftar PPPK

Untuk mendaftar PPPK atau P3K, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari persyaratan umum hingga khusus, sesuai formasi yang dilamar.

1. Persyaratan Umum

Warga negara Indonesia (WNI).
Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat mendaftar.
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara sebagaimana putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas keinginan sendiri atau dipecat tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau dipecat tidak dengan hormat sebagai karyawan swasta.
Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik (parpol) atau terlibat politik praktis.
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar.

2. Persyaratan Khusus

1. Pelamar yang bisa melamar PPPK jabatan fungsional guru, yaitu:

Tenaga honorer kategori II atau THK-II sesuai dengan basis data eks THK-II BKN.
Guru non-ASN yang bertugas di sekolah yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek.
Guru swasta yang mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek.
Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di basis data lulusan PPG Kemendikbudristek.

2. Mempunyai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S1) atau sarjana terapan (D4) berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen GTK Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 tertanggal 15 Maret 2021.

3. Persyaratan bagi penyandang disabilitas meliputi:

Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
Melampirkan tautan (link) video singkat yang menunjukkan aktivitas sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik

Perbedaan P3K dan PNS

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang menduduki jabatan pemerintahan.