Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan lima langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kebijakan tarif impor resiprokal Trump itu mulai menyasar produk-produk asal negara berkembang termasuk Asia Tenggara.
Berbeda dengan Vietnam dan Kamboja yang cenderung memilih pendekatan negosiasi bilateral, Indonesia memilih jalur komprehensif dengan menyiapkan bauran kebijakan fiskal dan non-fiskal. Sebelumnya pemerintah Vietnam menyatakan akan menghapus seluruh tarif impor barang dari Amerika Serikat sebagai respons atas kebijakan terbaru Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan proteksionisme AS mengganggu stabilitas ekspor nasional maupun neraca transaksi berjalan. Kebijakan tarif resiprokal AS kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan kepada semua negara.
Menurut Airlangga kebijakan tarif yang akan berlaku pada 9 April 2025 ini bakal memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. “Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang, dan produk-produk perikanan laut,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/4).
Baca juga:
- Anwar Ibrahim Telepon Prabowo, ASEAN Siapkan Langkah Hadapi Tarif Trump
- Ada Kebijakan Tarif Trump, Bitcoin Diprediksi Reli ke Rp 1,66 Miliar
- Harga Minyak Jatuh di Angka Terendah Empat Tahun, Sempat Sentuh US$ 61 per Barel
Atas kebijakan terbaru Trump itu, pemerintah menurut Airlangga tengah menyiapkan sejumlah langkah. Setidaknya ada 5 langkah strategis yang kini tengah disiapkan pemerintah:
Menghitung Dampak
Menurut Airlangga, saat ini pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pascapengumuman tarif resiprokal AS.
Bersama dengan Bank Indonesia (BI), Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu pemerintah kata Airlangga akan memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Negosiasi
Airlangga juga menjelaskan, sejak awal tahun 2025 pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan. Langkah itu termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.
Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Penyederhanaan regulasi
Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural. Prabowo juga meminta adanya kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).
“Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga.
Dirinya menambahkan, langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.
Kerja sama dengan negara tetangga
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah kata Airlangga juga berkoordinasi dengan Malaysia merespons kebijakan tarif resiprokal AS. Airlangga memilih untuk segera komunikasi dan mendatangi Malaysia yang saat ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN tahun 2025.
“Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Dalam kunjungan ke Kuala Lumpur ini, di hari pertama, Kamis (3/4), Airlangga mengadakan pertemuan dengan Deputy Prime Minister of Malaysia I Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di kediaman resmi DPM I. Pertemuan tersebut membahas perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS.
Produk Lebih Kompetitif
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan paraler dengan langkah strategis yang tengah disiapkan, pemerintah saat ini juga menghitung dengan cermat dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS kepada barang-barang dari Indonesia. Di dalam negeri pemerintah juga berupaya menjadikan produk-produk Indonesia lebih kompetitif, di antaranya melalui penyederhanaan regulasi.
“Pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Hasan Nasbi.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan. Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10% untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025.
Kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB). Dari kebijakan baru itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32%.