Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian hingga Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan efisiensi anggaran. Prabowo menargetkan pemangkasan anggaran mencapai Rp 306,69 triliun.
Anggaran yang dipangkas akan digunakan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas hingga menghemat devisa.
Namun kebijakan Prabowo menuai kritik dari sejumlah ekonom. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengkritik kebijakan efisiensi yang diberlakukan untuk Pemda.
“Daerah yang memiliki anggaran yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya bisa menentukan langkah sendiri tanpa intervensi pusat,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Jumat (24/1).
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo menginstruksikan Pemda untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50% dan sejumlah kebijakan efisiensi lainnya.
Namun, Huda berpendapat bahwa pengelolaan fiskal daerah merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah dan seharusnya tidak diintervensi secara berlebihan oleh pemerintah pusat.
“Jangan sampai pemerintah pusat memaksa pemda untuk mendukung program-program pusat, seperti makan bergizi gratis. Jika anggaran pusat terbatas, Prabowo sebaiknya menyampaikan hal ini secara transparan kepada publik,” kata Huda.
Situasi Fiskal yang Sulit
Sementara Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran di berbagai kementerian dan lembaga mencerminkan situasi fiskal yang sulit.
“Ini merupakan konsekuensi logis karena pemerintah tidak menaikkan tarif pajak, termasuk PPN, tetapi semakin banyak program kerakyatan,” ujar Wijayanto (24/1).
Apalagi, utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp 8.680 triliun pada 2024 dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39%.
Kondisi ini memperberat beban negara, terutama karena bunga utang yang tinggi dan tenor utang yang relatif pendek. Sementara itu, penerimaan negara masih rendah.
“Pemangkasan anggaran ini merupakan langkah realistis agar implikasi penggunaan APBN menjadi lebih tepat sasaran,” kata Wijayanto.
Transparansi dalam Realokasi Anggaran
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menekankan pentingnya transparansi dalam realokasi anggaran. Menurutnya, dampak dari pemangkasan anggaran sangat bergantung pada tujuan realokasi tersebut.
“Apakah pemangkasan anggaran ini memastikan APBN lebih tepat sasaran? Hal ini bergantung pada bagaimana pemerintah merinci tujuan dan alokasi dari pemangkasan tersebut,” kata Yusuf.
Ia menjelaskan bahwa proses pemangkasan anggaran pada dasarnya merupakan upaya realokasi, baik untuk mendanai program tertentu maupun untuk mendorong target yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi.
Yusuf juga memperkirakan pemerintah masih akan melakukan penyesuaian untuk menentukan prioritas anggaran pada tahun ini.