PDIP pecat Jokowi: Perjalanan Joko Widodo sebagai ‘petugas partai’ – Dari diusung sebagai wali kota Solo sampai presiden Indonesia

DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Calon Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin (16/12).

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya. Namun, Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.

Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut.

Dia melanjutkan PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres partai yang akan datang.

“Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Komarudin.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.

Bobby diberhentikan, Gibran ‘dikuningkan

Panas-dingin keluarga Jokowi dan PDIP mengemuka ke publik pada November 2023.

Kala itu, Bobby Nasution diberhentikan sebagai anggota PDI Perjuangan lantaran dukungan yang diberikan menantu Presiden Jokowi itu kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Baca juga:

• ‘Panas-dingin’ hubungan keluarga Jokowi dengan PDIP, Bobby dipecat dari partai banteng ‘karena langgar etik’

• Joko Widodo: ‘Wali Kota PKL’, gaya blusukan, hoaks PKI, dan suara-suara dari Solo

• Jejak rekam presiden baru RI Joko Widodo

Pada surat tanggal 10 November 2023, Bobby dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai.

“Menyatakan Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan,” tulis bunyi surat yang dikeluarkan DPC PDIP Kota Medan.

Meski saat itu DPC PDIP Kota Medan telah mengeluarkan surat pemberhentian, Dewan Pengurus Pusat PDIP menyebut pemecatan Bobby sebagai kader belum final.

Masih pada November 2023, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat itu mengaku mendapat telepon dari Airlangga Hartato yang pada masa itu masih menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Melalui sambungan telepon itu, Hasto mengatakan Gibran disebut akan menjadi anggota Partai Golkar.

“Mas Gibran ini ‘dikuningkan’, ‘di-Golkarkan’. Maka otomatis Mas Gibran, karena sudah menjadi cawapres, Mas Gibran sudah tidak menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto kepada wartawan, Minggu (05/11).

Diusung sebagai wali kota Solo hingga presiden Indonesia

Jokowi memulai karier politiknya menjadi Wali Kota Solo, Jawa Tengah, pada 2005, dengan diusung PDI Perjuangan.

Lima tahun kemudian, dia kembali terpilih sebagai wali kota dengan perolehan suara lebih dari 90%.

Pada 19 Maret 2012, Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi mendaftarkan diri bersama calon wakilnya Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok.

Pasangan yang kemudian dikenal dengan sebutan Jokowi-Ahok itu maju dengan diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Ratusan pendukung mereka yang hadir ke KPU DKI saat itu kompak memakai kemeja yang disebut sebagai ‘baju kotak-kotak’.

Baca juga:

• Jokowi dulu dan sekarang, antara ‘harapan dan kenyataan’

• Transformasi kota Solo di bawah Jokowi

• Jokowi resmi jadi capres PDI Perjuangan

Berselang dua tahun kemudian, yakni pada 2014, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian yang isinya mendukung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden PDI Perjuangan.

Pada saat itu, Joko Widodo mengatakan dirinya telah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai calon presiden partai tersebut.

“Dengan mengucap Bismillahirahmanirahim, saya siap melaksanakannya,” tegasnya.

Jokowi menang dalam Pilpres 2014 dan mengundurkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta.

Menjelang Pilpres 2019, PDIP kembali menetapkan Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2019-2024. Keputusan tersebut ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan III Tahun 2018 di Bali.

Selama periode tersebut, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sempat menegaskan peranan penting PDIP berperan penting terhadap karier Joko Widodo.

“Pak Jokowi itu ngono loh mentang-mentang. Lah iya padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDIP kasihan dah,” kata Megawati saat memberikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Merespons pernyataan Megawati, Jokowi hanya tersenyum.

Megawati juga beberapa kali menyebut status Jokowi sebagai petugas partai.

“Saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Hayo, mau dibully lagi?” kata Megawati, dalam pidato peresmian Kebun Raya Mangrove di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (26/07/2023).

Menurut Megawati, wajar Jokowi disebut petugas partai karena dirinyalah yang pertama kali mencalonkan Jokowi sebagai capres di Pilpres 2014 dan 2019.

“Enggak boleh ngomong kader, enggak boleh ngomong petugas partai. Saya bilang, bodo amat. Loh orang partai kita emangnya gitu, kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi? Ya enggak lah,” cetus Megawati dalam acara yang sama.

Hubungan antara Joko Widodo dan PDIP berubah menjadi perseteruan dalam Pilpres dan Pilkada 2024.

Pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP kalah oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, pada Pilkada 2024, sejumlah pasangan calon yang diusung PDIP kalah oleh pasangan calon sokongan Jokowi di wilayah ‘kandang banteng’, khususnya di Jawa Tengah (Jateng) dan Sumatra Utara (Sumut)..

Istilah ‘kandang banteng’ merujuk pada pusat kekuatan pendukung PDIP.

• Quick count Pilkada 2024: Jagoan PDIP keok di ‘kandang banteng’ Jateng dan Sumut – Faktor cawe-cawe Jokowi atau apa?
• Pilkada rasa pilpres – Pertarungan ‘mati-matian’ PDIP melawan pengaruh Jokowi di kandang banteng
• Ada ‘faktor Prabowo-Jokowi’ di balik keputusan Megawati menolak Anies-Ahok di Pilgub Jakarta?