JAKARTA, KOMPAS.com – Pemberian izin tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dianggap sebagai taktik kooptasi dan mendapatkan dukungan politik, serta meredam potensi konflik.
Setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan pemerintah, jejak itu diikuti oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
“Ketika ormas keagamaan diberikan izin usaha penambangan itu adalah kooptasi,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam diskusi daring, Senin (29/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Isnur mengambil contoh PBNU yang ditawarkan menambang pada bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Baca juga: PP Muhammadiyah dan PBNU Terima Izin Kelola Tambang, Ormas Non-keagamaan Menyusul?
“Dulunya PT KPC 80 sampai 90 ribu hektare sekarang sisa 28 ribu hektare. Ditawarkan ke NU, itu lokasi tambang terbesar di dunia,” kata Isnur.
Buat melanjutkan penambangan, kata Isnur, PBNU harus melakukan reklamasi dari proses penambangan sebelumnya.
“Ceruknya luar biasa besar dan NU punya kewajiban untuk melakukan reklamasi,” ucap Isnur.
Dilanjutkan Isnur, PP Muhammadiyah juga menerima izin tambang yang serupa, ditawarkan lahan bekas PT Arutmin.
Baca juga: NU dan Muhammadiyah Sulit Advokasi Korban Tambang karena Akan Dicap Persaingan Bisnis
Menurut dia, taktik itu dijalankan oleh pemerintah guna meredam kritik dan menjaga kepentingan para pebisnis tambang tetap terakomodir, dan berbagi ceruk bisnis dengan ormas keagamaan.
Isnur bahkan menyebut operasi pemberian izin tambang itu diorkestrasi Presiden Jokowi melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Di sisi lain, kata Isnur, pengusaha yang memiliki kepentingan usaha pertambangan juga tetap bisa menjalankan kegiatan bisnis mereka dan hanya perlu menggandeng Ormas keagamaan supaya usaha mereka tak terganggu.
“Itu bagian dari kooptasi. Itu operasi by design, di mana Bahlil, JK (Jusuf Kalla) datang dan lain-lain datang. Dan Muhammadiyah yang mulai kritis pada pemerintah beralih menerima proyek-proyek itu,” papar Isnur.
Baca juga: Terima Izin Tambang, Muhammadiyah Dianggap Turun ke Low Politics
Isnur khawatir jika Ormas keagamaan yang menerima izin tambang bertambah maka berpotensi membuka ajang konflik baru secara horizontal dengan masyarakat setempat yang lingkungannya rusak akibat kegiatan pertambangan.