KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran perjalanan dinas pejabat dipotong hingga 50 persen.
Menurut Prabowo, perjalanan dinas pejabat Indonesia menghabiskan anggaran mencapai 3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 47,8 triliun untuk perjalanan ke luar negeri.
“Acara-acara yang tidak penting kurangi. Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi, artinya kita bisa menghemat Rp 15 triliun,” ujar Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, NTT, diberitakan Kompas TV, Rabu (4/12/2024).
Prabowo menegaskan, anggaran dinas pejabat perlu dipotong setengah untuk hemat hingga 1,5 miliar dollar AS atau Rp 15 triliun. Anggaran tersebut bisa dipakai untuk membangun bendungan atau irigasi.
Baca juga: 7 Menko Prabowo yang Minta Tambahan Anggaran hingga Rp 5,18 Triliun, Siapa Paling Banyak?
Alasan anggaran dinas dipotong
Sebelumnya Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengeluarkan instruksi pemangkasan anggaran dinas.
Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga negara memotong anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.
Instruksi itu tertuang dalam surat nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati untuk menindaklanjuti arahan Prabowo.
Instruksi ini berlaku untuk para menteri, jaksa agung, kepala kepolisian, kepala lembaga, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
“Posisi sekarang harus sangat-sangat prudent-kan menjaga postur APBN kita. Karena kan ekonomi kita sangat tergantung dengan dukungan anggaran,” ujar Sesi, dikutip dari Kompas.com (13/11/2024).
Susi menuturkan, efisiensi anggaran dinas perlu diterapkan karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mengetatkan anggaran yang bersifat dukungan seperti anggaran perjalanan dinas.
Dia menambahkan, perlu ada penegasan efisiensi anggaran tahun ini agar perencanaan APBN tahun depan mendukung program prioritas Prabowo.
“Perkembangan APBN ini akan menjadi satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan dan mendorong keberhasilan program-program prioritas yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Menjaga itu pasti tidak mudah,” sambung dia.
Namun, Susi belum memastikan pengurangan anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen akan dilanjutkan tahun depan atau tidak.
Dia hanya menekankan pemerintah akan terus meminta kementerian dan lembaga NEGARA menggunakan anggaran dinas seefisien mungkin, terutama terkait perjalanan dinas.
Baca juga: Menpan-RB Mengeluh Perjalanan Dinas ASN dan Pengadaan Aplikasi Boroskan Anggaran Negara
Menag: perjalanan dinas jalan-jalan dan cari oleh-oleh
Menindaklanjuti instruksi Menkeu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Kementerian Agama (Kemenag) akan memotong anggaran perjalanan dinas 50 persen sesuai instruksi Menkeu.
Menurutnya, perjalanan dinas para kepala kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) akan diganti pertemuan melalui aplikasi Zoom.
“Para Kanwil, banyak itu undangan, juga hadir. Semuanya bisa kita selesaikan dengan Zoom, maka kita akan lakukan dengan Zoom,” kata Nasaruddin, dikutip dari Kompas.com, Senin (2/12/2024).
Nasaruddin menilai, perjalanan dinas pejabat sering dilakukan hanya untuk berjalan-jalan atau mencari oleh-oleh. Padahal, tidak ada isi perjalanan dinas yang bermanfaat untuk bangsa.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengungkapkan, ada penelitian menyebut hanya 0,5 persen efek positif yang didapat dari perjalanan dinas ke luar negeri dari target yang dibuat.
Dia pun menyindir anggaran perjalanan dinas yang banyak tapi hasil dan kesimpulannya sama sekali tidak mencerminkan ada sesuatu yang sangat positif.
Nasaruddin pun meminta jajaran Kemenag berpikir jujur dan obyektif, serta rasional dalam merencanakan perjalanan dinas.
Hal ini terutama terhadap jajaran Kemenag di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi lembaga pengejawantahan dari program-program milik Kemenag.
Baca juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Alasan Anggaran IKN di RAPBN 2025 Hanya Rp 143,1 Miliar
Dampak pemotongan anggaran dinas kecil
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pemotongan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga negara tidak berdampak signifikan pada industri hotel dan restoran.
“Pengurangan kegiatan perjalanan dinas bukan berarti kegiatan di hotel nol semua. Jangan terlalu jauh,” kata Yassierli, diberitakan Antara (22/11/2024).
Menurutnya, keputusan pemotongan anggaran dinas juga tidak akan berdampak luas hingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerja di sektor perhotelan.
Senada, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menyebut, pemotongan perjalanan dinas berdampak kecil karena hanya sampai akhir 2024.
“Ini juga tidak melarang seluruh perjalanan dinas,” tegas Anwar.
Dia menjelaskan, kementerian dan lembaga mehara telah memilih kegiatan yang menjadi prioritasnya.
Hal ini mampu menekan biaya perjalanan dinas sesuai arahan Kemenkeu agar anggaran perjalanan dinas menjadi lebih efisien.