Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN meluncurkan aplikasi berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan ‘Siap Bahagia’ yang menyasar generasi Z dan milenial. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, saat memaparkan program percepatan dalam kunjungan ke Kementerian Sosial (Kemensos).
“Aplikasi ‘Siap Bahagia’ akan menjadi aplikasi super yang menyediakan layanan keluarga sejahtera berbasis AI, memberikan akses edukasi, konsultasi, dan data terbaru untuk gen-Z dan milenial,” kata Wihaji dalam pernyataan resminya di Jakarta seperti dilansir Antara.
Selain aplikasi ini, Wihaji juga memaparkan beberapa program percepatan lain yang akan bekerja sama dengan Kemensos, seperti penyediaan fasilitas tempat penitipan anak atau daycare bagi pekerja di kementerian/lembaga dan sektor swasta (Pentas daycare), gerakan orang tua asuh untuk mencegah stunting (Genting), serta sertifikasi calon pengantin (Serbu Catin) yang memberikan edukasi, layanan konseling, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Program strategis lainnya adalah “Lansia Prima,” yang menyediakan layanan kesehatan dan edukasi bagi lansia agar mereka tetap sehat, produktif, mandiri, dan bahagia. Layanan ini termasuk home care atau pelayanan kesehatan ke rumah. Dalam kunjungannya ke Kemensos, Wihaji juga menyebutkan bahwa data keluarga risiko stunting (KRS) dapat disinergikan dengan data kesejahteraan sosial untuk mendaftarkan KRS sebagai penerima bantuan sosial.
Wihaji menambahkan bahwa Kemendukbangga/BKKBN bertugas sebagai tim pelaksana percepatan penurunan stunting sesuai Perpres Nomor 72/2021 dan dapat menyediakan informasi karakteristik keluarga untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Kolaborasi dengan Kemensos diharapkan membuat program ini lebih efektif dan efisien dalam mencegah dan menangani stunting.
Dorong Adopsi AI
Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan Big Data sebagai salah satu perkembangan teknologi digital harus bisa dimanfaatkan dengan baik, salah satunya dalam transformasi digitalisasi pemerintahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memahami perlunya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara (ASN) agar dapat memanfaatkan AI dan Big Data dalam tata kelola pemerintahan.
Bekerja sama dengan Digital Government Cooperation Center (DGCC), Kementerian PANRB melaksanakan Pelatihan Penerapan AI/Big Data dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Analis Kebijakan Madya pada unit Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Perwita Sari menyampaikan bahwa pemanfaatan AI dan Big Data dalam seluruh sektor pemerintahan dapat mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
“Pemanfaatan AI dan Big Data pada seluruh sektor pemerintahan akan difokuskan pada layanan digital pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Pelatihan ini dilakukan agar para peserta dari kementerian dan lembaga bisa memahami dan memanfaatkan AI dan Big Data dalam lingkup pekerjaannya dalam transformasi digital pemerintah,” kata Perwita.
Perwujudan smart government merupakan tahap pertama dari penguatan tranformasi digital nasional sebagaimana terangkum dalam UU No. 59/2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045. Tahap pertama ini akan memanfaatkan AI dan Big Data pada sektor prioritas dalam layanan digital pemerintah.
Perwita melanjutkan, peran AI dan Big Data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) erat kaitannya dengan Arsitektur SPBE sebagai pondasi dan kerangka kerja. Dengan memahami Arsitektur SPBE, maka dapat diketahui peran AI dan Big Data untuk dimanfaatkan dalam transformasi digital pemerintah.
“Pertama, AI dan Big Data dapat diterapkan dalam merumuskan strategi. Hal ini bisa dibantu dengan AI, tentunya dengan menggunakan data-data yang sudah terangkum sebagai Big Data, datanya telah di-train, sehingga hasil yang dikeluarkan oleh AI pun relevan,” lanjutnya.
AI juga bisa digunakan dalam mengidentifikasi risiko berdasarkan analisis data yang telah ada. Kemudian, AI dapat digunakan dalam pengelolaan referensi Arsitektur SPBE, sehingga bisa membantu menghasilkan referensi Arsitektur SPBE yang lebih baik.
Selain itu, penerapan AI bisa dilakukan dalam pengecekan standar kepatuhan, sehingga AI dapat membantu compliance check terhadap berbagai proses bisnis yang terstandar. Terakhir, AI bisa digunakan untuk pengukuran kinerja. Dalam melakukan performance measurement, AI dapat dugunakan untuk mengukur capaian sasaran dan kinerja instansi pemerintah yang dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU).
Baca Juga: Tingkatkan Keamanan Siber Nasional, Datacomm Dukung Pembentukan CSIRT