Daftar 6 Menteri Ekonomi Jokowi yang Tidak Dipanggil Prabowo, Pensiun?
KOMPAS.com – Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menjadi calon menteri, Senin (14/10/2024). Dari sejumlah tokoh yang hadir, terdapat beberapa nama menteri Jokowi.
Para menteri kabinet periode pemerintahan kedua Presiden Jokowi ini datang bergantian ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Prabowo sendiri mengungkapkan proses untuk seleksi sosok menteri di kabinetnya sudah berlangsung sejak lama. Ada sejumlah diskusi hingga akhirnya memutuskan sejumlah nama, termasuk menteri wajah lama dari Kabinet Indonesia Maju.
Beberapa menteri ekonomi Jokowi tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Kemudian ada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir. Serta, Wakil Menteri ATR/ BPN Raja Juli Antoni.
Baca juga: Daftar Lengkap 9 Menteri Ekonomi Jokowi yang Dipanggil Prabowo
Menteri ekonomi Jokowi yang absen
Nah sebanyak enam menteri ekonomi era periode kedua pemerintahan Jokowi diketahui tak datang ke kediaman alias tak dipanggil Prabowo.
Keenam menteri ekonomi Jokowi yang absen di Kertanegara adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kemudian, Menteri Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Prabowo sebelumnya sudah menegaskan, bahwa para tokoh yang dilakukan penjajakan pada Senin kemarin sebelumnya telah menyatakan diri siap membantunya di kabinet. Maka itu pertemuannya kemarin hanya sebagai konfirmasi kesediaan mereka.
Baca juga: Pernyataan Lengkap Sri Mulyani Usai Diminta Prabowo Jadi Menkeu Lagi
Klarifikasi Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menjadi salah satu tokoh dipanggil oleh presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya. Pemanggilan ini berkaitan dengan pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo mendatang.
Erick mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah arahan terkait perencanaan pemerintahan, terutama dalam menghadapi gejolak global.
“Saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo, beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang kompleks,” ujarnya, seperti dilansir dari Kompas TV.
Mengenai posisi menteri yang akan diembannya, Erick menegaskan bahwa ia akan menjaga amanah yang diberikan oleh Prabowo.
“Tentu amanah ini, yang tadi saya sampaikan, saya jaga sebaik-baiknya, dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan,” kata Erick.
Namun, Erick enggan mengungkapkan posisi menteri yang akan diembannya pada periode pemerintahan 2024-2029. Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Prabowo sebagai presiden.
“Saya rasa itu tupoksi beliau (Prabowo) sebagai Bapak Presiden. Kembali, beliau yang menyampaikan nanti, kalau saya yang penting fokus yang ada aja,” tuturnya.
Baca juga: Profil Deng Xiaoping, Tokoh China yang Sangat Diidolakan Prabowo
Sri Mulyani kembali jadi Menkeu
Sementara itu Sri Mulyani menegaskan dirinya kembali ditawari menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Ia pun sudah menyanggupi permintaan Prabowo tersebut.
“Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali,” kata Sri Mulyani.
Sebelum bicara soal penunjukan kembali dirinya sebagai Menkeu, Sri Mulyani mengatakan dirinya dan Prabowo sudah beberapa kali bertemu untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mendengar program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih.
Sri Mulyani menganggap program-program Prabowo yang nantinya dituangkan dalam APBN 2025 juga klop dengan pandangannya. Termasuk kaitannya dengan pengoptimalan peningkatan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta belanja negara dan investasi.
“Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau,” kata Sri Mulyani.
“Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat, itu menjadi tekanan beliau,” ucapnya lagi.
Sri Mulyani juga akan membantu Prabowo menyelesaikan masalah anggaran yang mungkin berpotensi naik dengan adanya koalisi gemuk yang bisa berujung pada bertambahnya jumlah kementerian/lembaga negara.
Baca juga: Mengenal Temasek, Holding BUMN Singapura yang Mau Dicontek Prabowo
“Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan, untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya. Supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif,” beber Sri Mulyani.
Luhut menolak jadi menteri
Satu dari enam pembantu Presiden Jokowi di bidang ekonomi yang tidak dipanggil Prabowo adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia berkali-kali mengatakan bahwa dirinya menolak tawaran menjadi menteri di kabinet mendatang, namun ia mengaku siap menjadi penasihat untuk membantu Prabowo Subianto selaku calon presiden terpilih dalam Pemilu 2024.
“Saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau (bantuan) itu masih diminta,” ujar Luhut di Bali dikutip dari Antara, Minggu (19/5/2024).
Luhut mengungkapkan bahwa sebelumnya Prabowo sudah meminta kepada dirinya untuk menjadi menteri dalam kabinet yang sedang dibentuk oleh Prabowo. Akan tetapi, Luhut menolak permintaan tersebut.
“Beliau (Prabowo) sudah meminta (Luhut menjadi menteri). Saya, ya, saya tidak (lanjut jadi menteri),” kata Luhut.
Baca juga: Dipanggil Prabowo Jadi Menteri Lagi, Erick Thohir: Saya Jaga Amanah