TRIBUNJABAR.ID – Masyarakat Tanah Air tentu sangat akrab dengan film Pengkhianatan G30S PKI.
Film arahan sutradara Arifin C Noer pertama kali ditayangkan pada tahun 1984 menampilkan peristiwa penculikan serta pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat.
Kisah penculikan ini terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dini hari.
Setelah diculik dan dibunuh, para jenderal itu dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Baca juga: 30 LINK Twibbon HUT Ke-79 TNI Gratis dan Menarik, Bagikan sebagai Ucapan di Medsos 5 Oktober 2024
Dikutip dari Kompas.com (30/9/2023), saat pertama kali ditayangkan, film berdurasi 271 menit yang produksi Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) di masa pemerintahan Orde Baru ini mendapat 699.282 penonton.
Film tersebut kemudian ditayangkan di televisi TVRI pada 30 September 1985.
Sejak saat itu, pemutaran tayangan seputar peristiwa G30S ini menjadi agenda rutin setiap tahun.
Dalam perjalanannya, film Pengkhianatan G30S PKI akhirnya disetop pada 1998.
Kala itu film G30S PKI menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk tokoh militer Indonesia Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah.
Yosfiah menjadi orang pertama yang menyetop pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI, saat dia menjabat Menteri Penerangan (Menpen) di masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.
Baca juga: RESMI Susunan Pemain Persib Bandung Lawan Zhejiang FC Malam Ini, Bojan Hodak Pasang Skuad Utama
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja antara Menpen dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu (23/9/1998).
Saat itu Yosfiah menyebut pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar dinilai tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi.
“Karena itu, tanggal 30 September mendatang (1998) TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com (30/9/2020).
Alasan Yosfiah melarang pemutaran film Pengkhianatan G30S PKI karena film ini dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah dan hanya berdasarkan pada versi Orde Baru.
Ia menilai, film Pengkhianatan G30S PKI itu mengandung unsur kekerasan, propaganda, dan provokasi yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Menurut dia, film ini tidak mencerminkan kebenaran sejarah peristiwa berdarah tersebut lantaran tidak ada bukti otentik yang mendukung cerita dalam film tersebut.
Baca juga: DAFTAR 8 Pemain Termahal Asia yang Miliki Harga Fantastis, Nomor 7 Bikin Indonesia Bangga
Yosfiah saat itu menyebut tidak ada keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S, melainkan hanya gerakan dari sekelompok perwira muda yang tidak puas dengan pemerintahan Soekarno.
Sementara itu, Harian Kompas pada 30 September 1998 memberitakan bahwa Departemen Penerangan (Deppen) beralasan bahwa film G30S PKI sudah terlalu sering ditayangkan.
Setelah terus-menerus diputar selama 13 tahun, film G30S PKI tak lagi menjadi film wajib usai Soeharto lengser dan memasuki Era Reformasi.
“Karena terlalu sering diputar, filmnya juga sudah kabur,” kata Dirjen RTF Deppen Ishadi SK saat itu.
Sementara itu film yang menghabiskan anggaran hingga Rp 800 juta ini kerap disebut sebagai propaganda ala rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Bahkan, film tersebut awalnya akan diberi judul Sejarah Orde Baru, sebelum akhirnya diubah menjadi Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sosok Jenderal TNI yang Melarang Penayangan Film G30S/PKI sejak 1998