JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga kini belum memutuskan apakah bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau tidak.
Kendati demikian, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, bisa saja PKB bergabung pemerintahan apabila jadi merapat ke Koalisi Indonesia Maju Plus atau “KIM Plus” untuk kasus Pilkada Jakarta 2024.
“Kalau perspektif saya, KIM Plus itu kolaborasi semua kekuatan politik, kalau terjadi kolaborasi di DKI, maka akan terjadi juga kolaborasi di nasional, karena DKI dan nasional irisannya dekat,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Baca juga: Menteri Basuki Tak Masalah jika Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo-Gibran
Jazilul mengatakan, KIM Plus adalah istilah yang dimunculkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut dia, jika “KIM Plus” jadi terbentuk, tidak akan ada kompetisi Pilkada Jakarta karena semua melebur menjadi satu koalisi.
“Ya kalau mendahulukan kebersamaan tidak ada kompetisi kan?” kata dia.
Meski begitu, ia menekankan bahwa belum ada sikap resmi dari DPP PKB terkait bergabung ke “KIM Plus”, begitu juga pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hingga kini, kata dia, DPP juga masih menerima aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta agar mendorong Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
Untuk itu, PKB belum bisa memutuskan semua hal tersebut.
“Kemungkinan putusan dari DPP untuk Pak Anies kapan?” kata awak media.
“Ya nanti setelah pengkristalan koalisi itu. Kan, satu koalisi itu enggak ada di DKI, satu saja koalisi kan enggak (belum) ada,” ungkap Wakil Ketua MPR ini.
Baca juga: Gerindra Intensifkan Pembicaraan dengan PKB untuk Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Dasco mengungkapkan, ada beberapa partai politik yang berbeda arah dukungan pada Pemilihan Presiden 2024 yang bakal merapat ke KIM pada pilkada di beberapa daerah tertentu, antara lain, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Ia mengatakan, kandidat yang diusung oleh KIM Plus akan disepakati oleh seluruh partai politik yang tergabung ke koalisi tersebut.
“Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ada Koalisi Indonesia Maju Plus,” ujar Dasco di iNews Tower, Jakarta, Rabu (31/7/2024).