Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, mengumumkan larangan terhadap industri perjudian online yang dikelola oleh China pada Senin (22/7).
Filipina menuduh para pengelola terlibat dalam berbagai kejahatan, termasuk penipuan keuangan, perdagangan manusia, penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan.
Lebih dari 400 perusahaan perjudian online di Filipina yang mempekerjakan puluhan ribu warga China dan Asia Tenggara akan ditutup. Ribuan pekerja ilegal yang diduga dipaksa bekerja dalam kondisi buruk itu pun terancam menganggur.
Senator Filipina memerintahkan penangkapan Wali Kota Tarlac, Alice Guo, karena dugaan keterlibatannya dengan kompleks perjudian online besar dan menyembunyikan kewarganegaraan Chinanya.
Guo membantah tuduhan tersebut, tetapi ia telah diberhentikan dari jabatannya dan aset keuangannya dibekukan.
Dalam pidato kenegaraannya, Marcos menyatakan operasi perjudian online telah merambah ke berbagai kejahatan serius.
Dia memerintahkan penutupan perusahaan-perusahaan tersebut pada akhir 2024. Ia juga meminta pejabat ketenagakerjaan untuk mencari alternatif pekerjaan bagi pekerja Filipina yang terdampak.
Dalam visinya untuk 2025, Marcos juga membahas isu-isu lain seperti melonjaknya harga pangan dan listrik, kemiskinan, dan rendahnya upah.
Mengenai perselisihan dengan China, Marcos menekankan penggunaan cara damai untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Dia menyatakan Filipina tidak akan mundur dalam menghadapi tantangan terhadap kedaulatan wilayahnya.
Baru-baru ini, konfrontasi dengan pasukan China di Second Thomas Shoal memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih besar. Filipina mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan China untuk mengakhiri konfrontasi tersebut, meskipun teks perjanjian tidak dirilis.