TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian dan pengangkatan jabatan menteri di ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, masing-masing Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri di Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kehadiran Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan ikut dalam penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan memperkuat koordinasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya perlu mengundang tim untuk membahas perihal keuangan negara, Sri Mulyani mengatakan saat ini tidak perlu lagi. “Enggak perlu ada pertemuan khusus karena sekarang Mas Thomas sudah ada di sini,” kata dia dalam konfrensi pers perkenalan wamen baru di Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan nepotisme.
“Berpotensi menimbulkan conflict of interest dan nepotisme,” kata dia saat dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat saat Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti dan Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat menjadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tidak diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ujarnya lagi.
Pihaknya menyatakan memang perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo dalam APBN 2025. Semuanya akan dilihat dalam Nota Keuangan dan RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, karena di KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya bukan ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, bisa profesional yang lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi keputusan Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah wakil menteri di kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli tidak ada urgensi atau situasi yang mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang hanya tinggal beberapa bulan, publik akan melihat tidak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, masyarakat akan melihat pelantikan para Wamen itu sebagai ajang bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung melihat ini sebagai bagi-bagi jabatan saja daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai langkah Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Posisi wamen di situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi kepada media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, keputusan Jokowi juga bakal dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya hanya tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tidak yakin akselerasi kinerja menteri bisa dilakukan dalam kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan posisi wamen bisa mengantisipasi ekonomi yang tak stabil.
“Setidaknya bisa mengantisipasi kondisi ekonomi yang tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti