TRIBUNKALTIM.CO – Pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi bakal hadapi 4 krisis sekaligus.
Kabinet Prabowo-Gibran harus kerja ekstra keras dan cerdas untuk menghadapi 4 krisis tersebut.
Yakni dari krisis fiskal, industri, lapangan kerja, hingga krisis rupiah.
Baca juga: Survei INDEF, Lebih dari 70 Persen Pesimis Kabinet Prabowo-Gibran bisa Tangani Warisan Utang Jokowi
Diketahui, Prabowo Subianto akan mengambil alih kepemimpinan Indonesia dari Presiden Jokowi, Oktober 2024 ini.
Meski demikian, sampai saat ini Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih belum mengumumkan susunan kabinetnya.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, empat potensi krisis tersebut, pertama, krisis fiskal.
Ini tercermin dari debt service ratio 2025 mencapai 43,4 persen, hampir 50 persen penerimaan negara dibayarkan untuk bunga utang dan cicilan pokok utang.
Di samping itu rasio pajak diperkirakan akan stagnan karena masalah struktural.
Dan pemerintahan ke depan akan semakin bergantung dengan surat berharga negara (SBN) berbunga tinggi, dengan bunga pasar saat ini mencapai 7,2 persen
“Kita mau tidak mau sudah terjebak dalam utang,” tutur Wijayanto dalam diskusi publik, Kamis (11/7).
Kedua, potensi terjadinya krisis industri.
Tercermin dari peran industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin turun, hanya 18 persen dari PDB, atau turun dari 22 persen pada tahun 2010-an.
Wijayanto menceritakan, ia kerap kali bertemu banyak pengusaha yang mengeluhkan soal ini namun tidak banyak diperhatikan pemerintah.
Sehingga produk mereka kalah saing dengan produk asing.
Ia menyayangkan karena akhirnya pengusaha dalam negeri justru memilih menjadi agen dari produk luar seperti China, dibandingkan mengembangkan produksi dalam negeri.
“Ini nama-nama besar yang cerita seperti ini.
Makanya kalau lihat pabrik tekstil, garmen tutup, ini akan terus menerus terjadi.
Karena mindset tersebut terus terjadi di kalangan pengusaha besar,” ungkapnya.
Ketiga, krisis lapangan kerja, tercermin dari 10 juta Gen Z menganggur sehingga pemerintah gagal memanfaatkan bonus demografi.
Wijayanto mencatat, sebelum Presiden Jokowi menjabat, pekerja yang bekerja di sektor informal hanya 40 persen.
Baca juga: Warisan Pemerintahan Jokowi, Utang Jatuh Tempo 2025 Rp 800 Triliun, Ekonom Peringatkan Prabowo
Sedangkan saat ini meningkat menjadi 60 persen hingga 70 persenan.
“Pekerja informal ini yang sebenarnya nganggur namun mencoba beraktivitas untuk mencari penghidupan,” jelasnya.
Wijayanto juga melihat rata-rata pengusaha belum mau melakukan ekspansi.
Dan justru banyak melakukan efisiensi dan pemotongan jumlah karyawan.
Keempat, krisis rupiah.
Ia mencatat, dalam setahun terakhir rupiah melemah terhadap 81,28 persen mata uang dunia (data year on year 8 Juli 2024).
“Kalau karena krisis global, rupiah hanya melemah sebanyak 50 persen, tapi ini kita melemah terhadap 80 persen lebih.
Artinya problemnya ada di kita, yakni struktural dan fundamental,” terangnya.
Baca juga: Prabowo Disebut akan Naikkan Rasio Utang Indonesia Jadi 50 Persen PDB, Thomas Djiwandono Membantah
Faisal Basri Singgung Sosok Menkeu Ideal
Publik masih penasaran dengan komposisi kabinet Prabowo-Gibran, nanti.
Salah satu posisi yang disorot adalah pos Menteri Keuangan yang kini diisi Sri Mulyani.
Banyak pihak yang menilai Sri Mulyani merupakan menteri yang sangat tepat di posnya.
Namun, tak sedikit pula yang menyorot utang Pemerintah Indonesia saat ini yang dinilai sangat besar.
Sosok Menteri Keuangan (Menkeu) di kabinet Prabowo-Gibran menjadi sorotan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri.
Menurut Faisal Basri, Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih 2024-2029 harus berhati-hati memilih sosok Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran.
Faisal Basri mengingatkan fungsi penting dari sosok Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran.
Ia mengatakan sosok Menteri Keuangan nantinya harus bisa melakukan rem terhadap jalannya perekonomian nasional.
Baca juga: Jokowi Wariskan Utang Jumbo untuk Prabowo, Ekonom Ingatkan Jatuh Tempo Utang Besar di Tahun 2025
Kamis (4/7/2024), Faisal Basri saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat mengatakan, “Sosok Menteri Keuangan, fungsinya apa sih? Nge-rem. Dia nge-rem. Kita mau masuk jurang, di-rem gitu.
Kalau Menteri Keuangannya tidak (memiliki) kuasa nge-rem, lost saja, masuk tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati.”
Menurut Faisal Basri, Prabowo tak boleh memilih sembarangan orang untuk mengisi posisi Menteri Keuangan, apalagi kandidat dari partai politik.
“Ini lebih merupakan harapan. Kalau orang partai kan banyak kepentingan, bahaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan, Menteri Keuangan harus cakap lantaran bertugas untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran.
“Makanya siap-siap dibenci oleh banyak orang, banyak teman-temannya sebagai Menteri,” ucap dia. (*)
Artikel ini bersumber dari Kontan berjudul Pemerintahan Prabowo Warisi Ekonomi Sulit, Mulai Utang Jumbo Hingga Lapangan Kerja
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim