REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas kerja sama strategis dalam mempercepat program swasembada pangan nasional. Erick menyampaikan pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan,” ujar Erick saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Erick menyebut salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Erick menyampaikan SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan penyediaan makanan bergizi gratis satu kali per hari atau lima kali seminggu dari Senin hingga Jumat.
“Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat,” ucap Erick.
Erick menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP. Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” sambung Erick.
Erick menyampaikan pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp 3-5 miliar yang berasal dari APBN, kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta. Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN rata-rata Rp 11 miliar dalam setahun, yang mana perbedaan biaya operasional didasari oleh lokasi, biaya pangan, dan logistik masing-masing area.
“SP juga akan membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan beberapa BUMN khususnya di klaster Pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN,” ucap Erick.
Dalam pertemuan antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional yang dihadiri sejumlah direksi dari BUMN, termasuk PLN. Erick menyampaikan bahwa peran aktif BUMN sangat penting dalam menciptakan ekosistem pangan terintegrasi.
“BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Erick.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, PLN mendukung penuh visi dan misi pemerintah ini, salah satunya melalui program yang bertujuan memperkuat penyediaan pangan dan juga peningkatan gizi masyarakat.
“Sejalan dengan prinsip ESG (environmental, social, and governance) yang diterapkan, PLN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui program-program berbasis pemberdayaan,” ujar Darmawan.
Salah satu program yang diinisasi PLN untuk mendukung ketahanan pangan adalah Electrifying Agriculture yang baru saja diterapkan di lahan percontohan kawasan Food Estate, di Merauke, Papua Selatan. Program ini mendukung pengembangan teknologi pertanian berbasis listrik, sehingga mampu meningkatkan produktivitas penyediaan bahan pangan dan juga meningkatkan pendapatan petani.
“Electrifying Agriculture merupakan terobosan dari PLN dalam memanfaatkan energi listrik di bidang agrikultur seperti pertanian, perikanan, perkebunan serta peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional para petani. Dukungan PLN di sektor pertanian ini akan berdampak kepada kemandirian pangan dalam jangka panjang,” pungkas Darmawan.