Persiapan Makan Bergizi Gratis: Sudah Simulasi Pengiriman, Ada Puluhan Perusahaan Minat Terlibat
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus menyiapkan dan menguji coba program makan bergizi gratis yang rencananya akan dimulai pada 2 Januari 2025.
Terbaru, pemerintah memiliki opsi untuk mengganti susu kemasan menjadi susu cair sebagai alternatif pengganti dalam menu program makan bergizi gratis.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan, alternatif ini mempertimbangkan susu yang menjadi salah satu komponen menu paling mahal dalam program itu.
Pertimbangan ini pun menjadi salah satu catatan usai uji coba program makan bergizi gratis dilakukan selama berbulan-bulan di beberapa kota.
“Jadi, kita perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu. Mungkin dengan menggunakan susu cair,” kata Prasetyo di Akademi Militer Magelang, Minggu (27/10/2024).
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Bakal Sasar Ibu Hamil, Balita hingga SMA
Sasar ibu hamil hingga anak sekolah
Program ini bakal menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, target sasaran ini ditetapkan berdasarkan dua titik kritis.
Pertama, mengacu pada 1.000 hari pertama kehidupan anak yang dianggap krusial untuk mencegah stunting.
“Maka targetnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Itu betul sekali, semua sepakat bahwa stunting bisa diatasi jika diintervensi dengan sangat baik di 1.000 hari pertama karena untuk pertumbuhan otot, otak, dan lain-lain,” kata Dadan dalam rapat dengan DPR, Kamis (31/10/2024).
Baca juga: Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pusat Awasi Makan Bergizi Gratis di Daerah
Titik kritis kedua adalah pada rentang usia 8 hingga 17 tahun. Jika usia tumbuh ini tidak diintervensi dengan baik, maka pertumbuhan anak tetap tidak optimal.
Dadan kemudian mencontohkan kasus yang dialami keponakannya.
Keponakannya mendapat asupan baik selama 1.000 hari pertamanya. Namun, saat masuk sekolah menengah pertama (SMP), keponakannya melakukan diet atau membatasi makan.
“Nah, itu periode diet yang salah. Kenapa? Karena pada saat itulah dia harusnya mendapatkan asupan gizi yang cukup. Supaya pertumbuhan ototnya berkembang dengan baik,” ujar Dadan.
Banyak perusahaan minat
Selain persiapan, perkembangan implementasi program makan bergizi gratis juga dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono kompak menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (31/10/2024) kemarin.
Keduanya melaporkan soal perkembangan program makan bergizi gratis, termasuk perusahaan yang sudah menyatakan minat turut ikut serta.
Baca juga: Mentan Lapor ke Prabowo, Ada Investor Sapi Asal Vietnam Mau Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Amran mengatakan, ada investor sapi asal Vietnam yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Sapi ini dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis yang dicanangkan Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024.
“Ada investor dari Vietnam untuk sapi perah, kami mengawal agar bisa permudah mereka dan mau investasi di Indonesia,” ujar Amran di Istana, Kamis.
Terkait jumlah sapinya, akan bergantung pada lahan yang disiapkan.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dengan lahan untuk sapi.
Saat ini, lahan untuk peternakan sapi tersedia di Poso, Sulawesi Tengah, seluas 20.000 hektare hingga Kalimantan Selatan.
Baca juga: Wamentan Ungkap Ada 60 Perusahaan Minat Impor Sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis
“Kalau di Sulsel ada kurang lebih 20.000-30.000, Kalteng mungkin 50.000,” ucap Amran.
Sudaryono menambahkan, setidaknya terdapat 50-60 perusahaan yang sudah menyatakan minatnya atau berkomitmen mendatangkan sapi hidup ke Indonesia.
Sapi-sapi impor tersebut akan memasok daging dan susu perah untuk program makan bergizi gratis. Tak cuma dari dalam negeri, perusahaan bakal berasal dari luar negeri.
“Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya,” ujar Sudaryono.
Sudaryono bilang, para investor ini merasa mendapat jaminan bahwa sapi-sapi yang didatangkan bakal dibutuhkan untuk memasok daging dan susu segar.
Mereka melihat peluang bagus sehingga menyatakan minat untuk ikut terlibat.
Ia pun menekankan, pihak yang mengimpor sapi bukan pemerintah. Pembuat kebijakan hanya membuka ruang lebar kepada dunia usaha untuk berpartisipasi berbisnis dan mendatangkan sapi hidup ke Indonesia.
Dengan begitu di masa depan, Indonesia tidak perlu mengimpor daging dan susu sapi dari luar negeri.
“Mungkin dalam 3 bulan pertama kita sudah bisa ada shipment yang pertama, kita targetkan ke sana. Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor,” jelas Sudaryono.
Baca juga: Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah Kepulauan Seribu, Siswa: Hemat Uang Saku
Godok skema pengiriman
Di sisi lain, Badan Gizi tengah menggodok skema pengiriman program makan bergizi gratis termasuk ke daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengemas makanan dengan vakum agar bisa tahan lama, tidak basi.
Nantinya, makanan itu akan dikirim ke daerah yang sulit dijangkau dengan tingkat kesulitan beragam.
“Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun, sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan, dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan,” ungkap Dadan.
Baca juga: Rp 139 Triliun Anggaran Pangan Prabowo: Demi Makan Bergizi Gratis hingga Cetak Sawah
Diketahui, Badan Gizi sudah mulai melakukan percontohan atau pilot project di berbagai daerah. Dalam waktu dekat, pilot project ini bakal mencapai 100 titik di Indonesia.
Uji coba tidak dilakukan dalam 1-2 hari terakhir, melainkan berbulan-bulan lamanya.
Prasetyo menambahkan, pemerintah pun sudah membangun Satuan Pelayanan Makan Bergizi yang berupa dapur umum di beberapa kota termasuk Magelang.
Rencananya, satu unit layanan bisa mecakup 3.000 hingga 4.000 siswa.
“Nanti akan direncanakan (ada di setiap kota), akan bisa meng-cover 3.000 sampai 4.000 anak siswa. Uji coba ini kan tidak hanya di sini. Tidak hanya di satu tempat,” sebut Prasetyo.