TRIBUNKALTIM.CO – Harvey Moeis suami Sandra Dewi divonis hukuman penjara 6,5 tahun pada kasus korupsi timah.
Vonis penjara itu memang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Selain itu, aset dan harta kekayaan Sandra Dewi ikut dirampas negara.
Seperti diketahui, Harvey Moeis bersama beberapa bos tambang telah merugikan PT Timah Tbk hingga Rp 300 triliun, melalui praktik korupsi yang dilakukan.
Baca juga: Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar, Terbukti Lakukan Korupsi Bersama
Kini Harvey Moeis dan bos tambang dipaksa oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor untuk mengembalikan kerugian negara itu lewat penyitaan aset.
Aset-aset yang disita mencakup seluruh harta benda baik atas nama Harvey Moeis, maupun Sandra Dewi.
Putusan ini dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (23/12/2024).
Dalam putusan ini, aset Sandra Dewi ikut disita, meliputi 88 tas mewah, logam mulia, dan rekening deposito senilai Rp33 miliar.
Kuasa hukum Harvey Moeis, Andi Ahmad, mempertanyakan keputusan hakim.
Pasalnya, aset Sandra Dewi itu dimiliki jauh sebelum tempus perkara pada tahun 2015.
Harta tersebut didapat dari bayaran atas kontrak pekerjaannya sebagai aktris maupun model.
Sementara di sisi lain, Sandra Dewi juga sudah menjalani perjanjian pisah harta dengan sang suami.
“Kalau semua harta ini disita, termasuk yang atas nama Sandra Dewi, padahal mereka sudah pisah harta, ini tentu perlu kami kaji lebih dalam,” kata Andi usai sidang agenda pembacaan putusan, Senin (23/12/2024).
Menurutnya, putusan penyitaan seluruh aset ini menimbulkan pertanyaan besar terkait dasar pertimbangan majelis hakim.
Kuasa hukum lanjutnya, akan mempelajari salinan putusan dan akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan dalam kurun tujuh hari ke depan.
“Kami belum menerima salinan putusan, jadi belum tahu apa yang menjadi dasar amar putusan ini. Tapi yang jelas, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut dalam waktu tujuh hari ke depan,” jelas dia.
Andi kemudian menyinggung dalam konteks hukum terkait perjanjian pisah harta, pasangan suami istri memungkinkan memisahkan kepemilikan dan pengelolaan asetnya secara masing-masing.
Aset atau harta yang sudah dipisahkan tersebut, secara hukum semestinya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kekayaan terdakwa.
Selain adanya perjanjian pisah harta, tim kuasa hukum Harvey Moeis juga menyoroti banyak aset yang disita sudah diperoleh terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana pada tahun 2015.
Misalnya, ada aset-aset yang ikut disita padahal terdakwa sudah memilikinya di tahun 2010 dan 2012, atau 5 tahun sebelum tempus perkara.
“Ada aset yang didapat pada 2012 dan 2010, jauh sebelum dugaan tindak pidana terjadi. Ini yang akan kami dalami dalam analisis kami,” kata Andi.
Dalam perkara ini, Harvey Moeis dijatuhi vonis 6,5 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Harvey juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar, subsider 2 tahun penjara jika tidak mampu melunasinya.
Tim hukum Harvey Moeis menyatakan akan memanfaatkan waktu pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan mengajukan keberatan atas penyitaan aset yang dinilai tidak relevan dengan perkara ini.
“Kami harus memastikan bahwa keputusan ini adil, terutama bagi pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan kasus ini, seperti Sandra Dewi,” pungkas Andi.
Baca juga: Harvey Moeis Menangis saat Bacakan Pleidoi, Minta Sandra Dewi Bertahan, Tanpa Kamu, Aku Runtuh
Jaksa Pikir-Pikir Ajukan Banding
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding usai majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan kepada terdakwa Harvey Moeis cs atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 Bangka Belitung.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara 6,5 tahun kepada Harvey Moeis.
Sementara, dua terdakwa lainnya di kasus yang sama, yakni Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah, masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan 5 tahun.
Meski vonis yang dijatuhi oleh Hakim terhadap ketiga terdakwa ini lebih rendah ketimbang tuntutannya, Jaksa tak langsung mengambil sikap atas putusan tersebut.
Mereka memilih untuk berpikir selama tujuh hari kedepan sebelum akhirnya memberikan sikap apakah banding atau tidak atas putusan tersebut.
“Izin Yang Mulia sikap kami pikir-pikir,” ucap Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/12/2024).
Baca juga: Demo Tangkap Harun Masiku di Gedung KPK Berlangsung Anarkis, Massa Corat-coret hingga Lempar Batu
Dikonfirmasi terpisah, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan, pihaknya menghormati apa yang menjadi putusan majelis hakim dalam persidangan.
Serupa dengan Jaksa di ruang sidang, Harli pun menuturkan pihaknya memiliki waktu 7 hari untuk pikir-pikir dalam menyikapi apa yang menjadi putusan dari majelis hakim terhadap 3 terdakwa tersebut.
“Kami menghormati putusan yang telah dibacakan dan diambil oleh majelis hakim Tipikor terhadap terdakwa Harvey Moeis.
Menurut hukum acara, jaksa punya waktu 7 hari setelah putusan persidangan untuk pikir-pikir apakah akan banding atau menerima putusan, kita tunggu ya,” pungkas Harli.
Lebih Rendah Ketimbang Tuntutan
Putusan terhadap Harvey oleh Majelis Hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 12 tahun penjara.
Dalam tuntutannya, Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Hal itu diatur dan diancam dengan pasal Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
Selain itu, Jaksa juga menilai bahwa Harvey terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun,” ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12/2024).
Selain dituntut pidana badan, Harvey juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.
Tak hanya itu, ia juga dituntut pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 tahun,” ujar jaksa.
Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2024) lalu, Harvey Moeis berperan mengkoordinir pengumpulan uang pengamanan dari para perusahan smelter swasta di Bangka Belitung.
Perusahaan smelter yang dimaksud ialah: CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.
“Terdawa Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin meminta kepada CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada terdakwa Harvey Moeis sebesar USD 500 sampai dengan USD 750 per ton,” ujar jaksa penuntut umum di persidangan.
Uang pengamanan tersebut diserahkan para pemilik smelter dengan cara transfer ke PT Quantum Skyline Exchage milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim.
Selain itu, uang pengamanan juga ada yang diserahkan secara tunai kepada Harvey Moeis.
Seluruh uang yang terkumpul, sebagian diserahkan Harvey Moeis kepada Direktur Utama PT Refined Bangka Tin, Suparta. Sedangkan sebagian lainnya, digunakan untuk kepentingan pribadi Harvey Moeis.
“Bahwa uang yang sudah diterima oleh terdakwa Harvey Moeis dari rekening PT Quantum Skyline Exchange dan dari penyerahan langsung, selanjutnya oleh terdakwa Harvey Moeis sebagian diserahkan ke Suparta untuk operasional Refined Bangka Tin dan sebagian lainnya digunakan oleh terdakwa Harvey Moeis untuk kepentingan terdakwa,” kata jaksa penuntut umum.
Selain itu, dia juga didakwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perbuatannya menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, yakni Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Harvey Moeis Cs Divonis Lebih Ringan di Korupsi Timah Rp300 T, Jaksa Pikir-pikir Ajukan Banding
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Vonis Hakim Pengadilan Tipikor Bikin Sandra Dewi Stres, Harvey Moeis Dibui, Seluruh Harta Disita