Respon Kritik Jokowi,Rektor Universitas Hasanuddin Disebut Pengkhianat oleh Alumni

TRIBUNBENGKULU.COM - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Jamaluddin Jompa disebut sebagai pengkhianat intelektual oleh alumni karena mengeluarkan maklumat usai forum guru besar dan dosen membuat petisi.

Seperti diketahui, forum guru besar dan dosen Unhas membuat petisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (2/2/2024).

Prof Triyatni Martosenjoyo, MSi, memimpin deklarasi "Unhas Bergerak Untuk Demokrasi" di depan Rektorat Unhas.

Petisi tersebut merupakan pernyataan sikap dan kritik forum guru besar dan dosen Unhas kepada Presiden Jokowi serta keprihatian terhadap demokrasi di Indonesia.

Sikap tersebut merupakan bagian dari gelombang Kampus Bergerak di sejumlah kampus di tanah air.

Beberapa kampus seperti UGM, UI, Universitas Andalas, Unpad, UII, hingga Universitas Airlangga juga turut dalam gelombang Kampus Bergerak itu.

Menyikapi hal tersebut, rektor Unhas malah mengeluarkan maklumat dan membuat pernyataan yang seakan menampik gerakan tersebut.

Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa menyatakan bahwa forum guru besar dan dosen Unhas itu hanya kelompok yang mengatasnamakan Unhas.

Respon rektor Unhas tersebut tertuang dalam Maklumat Rektor Nomor: 05426/UN4.1/HK.05/2024 tertanggal 2 Februari 2024.

Disebut Pengkhianat Intelektual

Terkait hal tersebut, sejumlah alumni Unhas menudin bahwa respon rektor Unhas itu adalah sebuah pengkhianatan intelektual.

Alumni Unhas Mulawarman mengatakan, apa yang dilakukan rektor bukan berbasis aktivis dan tak punya nyali.

"Inilah risiko kalau rektor bukan berbasis aktivis tak punya nyali. Dia lebih banyak di perpustakaan dan birokrasi kampus," ujarnya.

Mulawarman menilai apa dilakukan Prof Jamaluddin Jompa tak mencerminkan aksi seorang akademik.

"Maklumat itu adalah pengkhianatan intelektual. Mimbar bebas itu adalah kewajiban kampus, bukan malah dihalangi," ujar aktivis era 1980 dan jurnalis era reformasi itu, kepada Tribun, Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Prof Tuti Trending di Medsos X Setelah Kritik Jokowi dan Debat dengan Perwakilan Istana

Mulawarman menyebut maklumat rektor sebagai bentuk penghalangan kebebasan berpendapat dan aksi Mimbar Bebas, yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012.

"Mimbar bebas guru besar itu ada di Pasal 8 UU Pendidikan Tinggi. Rektor UGM, Rektor UI dan kampus lain tak terbitkan maklumat seperti di Unhas," ujarnya.

Pegiat unit penerbitan kampus Majalah identitas Unhas era 80-an menyebut aksi 15 dosen dan guru besar di pelataran Rektorat Unhas itu, bukan terkait politik nasional atau dukungan calon presiden.

Apa yang dilakukan guru besar adalah aksi affirmasi bahwa Unhas tidak terpisah dan berjarak jauh dengan realitas.

Dekat dengan perkembangan nasional yang sudah mengarah ke pelanggaran konstitusi dan etika bernegara.

Apa yang dilakukan guru besar adalah aksi affirmasi bahwa Unhas tidak terpisah dan berjarak jauh dengan realitas.

Dekat dengan perkembangan nasional yang sudah mengarah ke pelanggaran konstitusi dan etika bernegara.

"Harusnya Unhas berterima kasih karena masih ada guru besar dan dosen yang mau menyuarakan hati nurani mereka. Saya yakin, di luar Unhas banyak yang menghargai dibandingkan dari dalam Unhas sendiri. Saya mendapat banyak ucapan baik dari teman-teman di UGM, UI dan Perguruan tinggi yang lain”.

Pernyataan Sikap Guru Besar Unhas

Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi di Indonesia

Pada Jumat (2/2/2024), Prof Triyatni Martosenjoyo, MSi, memimpin deklarasi "Unhas Bergerak Untuk Demokrasi" di depan Rektorat Unhas.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Universitas, Prof Amran Razak, dan Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas, Prof Arsunan Arsin.

Dalam deklarasi tersebut, para guru besar Unhas menyanyikan lagu "Padamu Negeri" sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.

Prof. Triyatni Martosenjoyo menyatakan, "Setelah mencermati perkembangan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden/Wakil Presiden R.I. 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi nasional, Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap."

Terdapat 4 poin utama dalam pernyataan sikap forum guru besar Unhas:

1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

2. Mengingatkan Presiden Jokowi, pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

3. Meminta KPU, Bawaslu, serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu diharapkan menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi dari pihak manapun.

4. menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat, memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Keputusan para guru besar dan dosen Unhas untuk bergerak ini didasari oleh keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.    

(*)  

Artikel ini telah tayang di Tribun Makassar.

Dapatkan informasi lainnya di Google News Tribun Bengkulu.

Ikuti saluran WhatsApp TribunBengkulu.com.