Pemerintah Sebut Program BBG Gagal, Tak Mau Hidrogen Bernasib Sama

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap pengembangan hidrogen sebagai bahan bakar, tidak bernasib serupa dengan kegagalan program Bahan Bakar Gas (BBG).

Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Jisman P Hutajulu, berharap hidrogen menjadi kontributor transisi energi dan memiliki peran penting dalam dekarbonisasi global.

Jisman meminta PT PLN (Persero) untuk mengawal perkembangan hidrogen di Indonesia, terutama memastikannya aman untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan.

"Terakhir saya titipkan, ada pawangnya di sini, ada direksi di sini, tolong dari segi safety untuk hidrogen ini," kata Jisman saat Peresmian SPBU Hidrogen pertama di Indonesia, Rabu (21/2).

Dia juga berharap agar bahan bakar hidrogen ini tidak mengulang kegagalan pengembangan BBG untuk kendaraan pribadi. Pasalnya, saat ini BBG baru dimanfaatkan untuk kendaraan umum seperti bajaj dan Transjakarta.

"Kita tahu ada program pemerintah yang tanda petik kurang berhasil di tahun-tahun sebelumnya terkait penggunaan gas di transportasi ini, di kendaraan pribadi. Ini kurang berhasil," ungkapnya.

Jisman mengatakan, sisi keamanan penggunaan bahan bakar hidrogen ini akan diprioritaskan pemerintah. Sebab, kepercayaan masyarakat akan hilang begitu saja jika ada kendala sedikitpun.

"Kami berharap tidak akan terjadi (masalah) untuk hidrogen ini. Sehingga yang namanya safety saya kira harus dikedepankan. Jangan sampai nanti ada kesan atau naik ke permukaan isu-isu safety di hidrogen ini. Susah untuk mempertahankan trust atau kepercayaan itu kepada masyarakat," tegas dia.

Dia memastikan, pemerintah Indonesia akan terus mendorong ekosistem hidrogen nasional dapat terbentuk sehingga pengembangan infrastruktur strategis melibatkan peran dari semua pemangku kepentingan demi tercapainya keekonomian hidrogen di Indonesia.

"Ini penting ya. Ketika nanti skala ekonominya belum ya tentu belum bisa kita dorong, tapi ketika nanti skala ekonominya sudah terbentuk dan besar demand-nya maka kecenderungan harga akan turun," tutur Jisman.

Berdasarkan catatan kumparan, PT Pertamina (Persero) mengenalkan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kendaraan sejak 2013 lalu yang dijual di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pemerintah juga mengenalkan program konversi BBM menjadi gas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, minimnya fasilitas infrastruktur penunjang dinilai menjadi penyebab program konversi bahan bakar minyak ke gas dinilai masih jalan di tempat.

Konversi BBM ke gas kembali diusung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada saat itu, Ignasius Jonan, mengatakan pemerintah kesulitan dalam menyediakan infrastruktur, terutama lahan untuk lokasi SPBG.

Kalau ada SPBG yang sudah dibangun pun, persoalannya terjadi pada pasokan gas yang terkendala karena tidak adanya jalur distribusi pipa gas. Menurut Jonan, kondisi tersebut mencerminkan program konversi BBM ke gas tidak dirancang dengan matang sehingga realisasinya tidak berjalan maksimal.

Kegiatan kampanye konversi BBM ke BBG juga dinilai setengah hati karena konversi hanya menyasar kendaraan transportasi publik seperti angkutan umum, bajaj, dan Transjakarta. Padahal konversi seharusnya juga dilakukan untuk kendaraan pribadi.

"Sekarang jumlah bajaj itu enggak sampai 10 ribu, bus Transjakarta paling 3.000 sampai 4.000, ini terlalu kecil. Padahal ini dianggap sukses kalau private user itu pakai BBG," katanya saat memberikan keynote speech di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (14/3/2017).