KPU Tak Akan Ubah Format Debat Meski Jokowi Minta Revisi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyatakan tak akan mengubah format debat  capres-cawapres Pemilu 2024. Sebelumnya Presiden Jokowi mengusulkan perlu revisi format debat agar tak saling menyerang secara personal. 

Hasyim menjelaskan penyelenggaraan debat capres-cawapres Pemilu 2024 melalui proses pertimbangan dan kesepakatan dengan tim sukses masing-masing kandidat. KPU hanya menyediakan forum bagi masing-masing pasangan calon untuk berdebat. 

"Debat sudah melewati berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim. Jadi, tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa (9/1).

Hasyim juga menilai bila format debat direvisi di tengah jalan akan menimbulkan pertanyaan. "Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya, kita ikuti. Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya, kenapa polanya diubah?" kata Hasyim.   

KPU pun tidak akan membuat rambu-rambu baru pada debat berikutnya, yang masih akan berlangsung dua kali yakni debat keempat dan debat kelima. Panduan pada setiap segmen debat capres-cawapres, menurut Hasyim, sudah jelas, sehingga tidak perlu peraturan tambahan lain.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengkritik debat capres ketiga yang berlangsung Minggu (7/1) tidak bersifat mengedukasi masyarakat pemilih. Dia melihat ada kecenderungan para kandidat menyerang secara personal. Tampak misalnya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan saling menyerang. 

KPU menyatakan terkait strategi maupun materi substansi debat, itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang pasangan calon bersama tim suksesnya masing-masing. Selain itu, Hasyim mengingatkan debat capres-cawapres merupakan rangkaian dari tahap kampanye Pemilu 2024 yang difasilitasi KPU.

KPU tidak memiliki kapasitas untuk menilai atau mengomentari terkait debat yang sudah berlangsung, sebab penilaian kualitas kampanye merupakan hak masyarakat sebagai pemilih. "Yang harap diingat adalah debat ini kampanye, salah satu metode kampanye itu debat. Sehingga, kemudian yang punya hak, kewenangan menilai kualitas debat, dan substansi dari perdebatan adalah rakyat, pemilih," kata Hasyim.

Prabowo Dinilai Serang Anies secara Personal

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, mencontohkan  capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, terlihat banyak menyerang capres nomor urut 1, Anies Baswedan secara personal.

“Sepakat dengan Pak Jokowi, memang harus dihindari serangan personal ya, seperti contohnya serangan Pak Prabowo ke Pak Anies, bilang: sorry ye, sorry ye mas Anies," kata Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (8/1).

Dia menilai seharusnya Prabowo menghentikan komentar yang negatif dan bersifat serangan pribadi kepada Anies.

"Terlihat pak Prabowo emosi terhadap Anies, itu harus dihindari," kata Andi.

Sebaliknya dia mencontohkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang berdebat dengan menggunakan data. Selama debat, Ganjar meminta Prabowo menjelaskan dengan data mengapa Minimum essential force (MEF) atau standar kekuatan pokok minimum TNI turun. Ganjar juga mempertanyakan proporsi anggaran pertahanan yang turun rasio perbandingannya dengan PDB.