Jokowi Diprediksi Bakal Terus Gerilya sampai Isu Hak Angket Pemilu Layu

JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bakal terus bergerilya dengan mengerahkan orang-orang terdekatnya buat melobi kelompok-kelompok yang menggaungkan wacana hak angket penyelidikan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 oleh DPR.

Isu hak angket itu juga dinilai bisa meredup jika pihak-pihak yang saat ini mendukung hal itu berhasil dipengaruhi melalii lobi-lobi politik yang dilancarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pemerintah tidak mungkin tinggal diam selama isu soal hak angket masih bergulir.

Baca juga: Belum Fokus Bahas Hak Angket Kecurangan Pemilu, PPP Masih Kawal Penghitungan Suara

Di sisi lain, Presiden Jokowi dianggap akan terus berupaya menjaga kesinambungan program-program pemerintahannya sampai masa kepemimpinannya selesai, atau bahkan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

Menurut Agung, Jokowi kemungkinan bakal berupaya merayu kubu yang mendukung wacana hak angket melalui berbagai sisi.

"Bisa saja wacana hak angket layu sebelum berkembang, menimbang lobi-lobi politik akan mulai intensif dilakukan untuk merajut koalisi "simple majority"," kata Agung saat dihubungi pada Senin (26/2/2024).

Menurut Agung, kepentingan Jokowi buat meredam wacana hak angket adalah supaya beragam proposal dan program pemerintah tak terkendala untuk dieksekusi.

Baca juga: Todung Mulya Lubis: Hak Angket Tidak Ada Hubungannya dengan Pemakzulan Presiden

Kubu pengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan mendukung gagasan itu. Akan tetapi, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyatakan akan menjadi inisiator hak angket itu.

Sementara kubu pengusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD seolah belum satu suara. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diklaim kompak buat menggulirkan usulan itu.

Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusung Ganjar-Mahfud masih pikir-pikir buat mendorong hak angket.

Agung menilai, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait erat dengan upaya meredam supaya hak angket tidak bergulir di DPR.

Baca juga: Megawati Disebut Dukung Hak Angket Kecurangan Pilpres, Todung: Bukan untuk Pemakzulan

Dia juga menilai ke depan bakal terjadi lagi pertemuan antara elite politik yang kemungkinan besar bakal terkait dengan urusan wacana hak angket.

"Ini berarti, rangkaian pertemuan demi pertemuan politik antarelite akan semakin intensif demi mencairkan kebekuan politik pasca pilpres sekaligus merangkai koalisi baru untuk periode 2024-2029," ucap Agung.