Geruduk Istana Negara,Mahasiswa Ancam Boikot Partai Politik yang Tidak Mendukung Pemakzulan Jokowi

Laporan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, GROGOL PETAMBURAN — Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut penggulingan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Mereka memandang jika Jokowi tidak mencerminkan sikap netral dalam Pemilu 2024, bahkan cenderung memihak salah satu pasangan calon.

Dari pantauan Wartakotalive.com di lokasi, Rabu (7/2/2024), seratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta long march atau berjalan dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.

Mereka berjalan dengan membawa satu mobil komando yang ditumpangi beberapa mahasiswa sambil menyanyikan mars perjuangan mahasiswa. 

Baca juga: Mahasiswa Mulai Bergerak ke Sekitar Istana Negara untuk Mendorong Pemakzulan Jokowi

Sementara ratusan mahasiswa lainnya berjalan kaki menggunakan almamaternya masing-masing, sembari membawa spanduk yang bertuliskan "Makzulkan Jokowi, Tolak Pemilu Curang". 

Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa bendera dari organisasi mahasiswa masing-masing. 

Selain spanduk, ada pula poster kertas yang ditempel mahasiswa di mobil komando bergambar sosok mirip Presiden Jokowi.

Poster itu bertuliskan "Presiden" lalu tercoret, kemudian ditulis ulang dengan kata "Jubir Capres". 

Sementara, Jalan Letjen S Parman tampak padat merayap kala mahasiswa melintas. 

Terkait aksi tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas menyampaikan, peserta aksi merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi nonprofit atau NGO.  

"Kami melakukan aksi atau demonstrasi dengan tagline yang kami bangun yaitu 'Tolak Pemilu curang dan juga makzulkan Jokowi'," ujar Lamdahur di lokasi, Rabu.

Selain itu, ada tiga tuntutan lain yang dibawa para mahasiswa dalam tersebut.

Di antaranya memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, mendesak agar para menteri mundur dari kabinet pemerintahan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Serta menyerukan protes di seluruh wilayah Indonesia sampai Presiden Joko Widodo benar-benar dimakzulkan dari jabatannya.

"Kami sama-sama paham bahwa memakzulkan Jokowi ini kan diproses di legislatif, DPR," kata Lamdahur.

"Cuma secara pesan politik yang disampaikan oleh kami semua, ingin menyampaikan kepada pemerintah baik itu legislatif dan eksekutif, berhak untuk untuk mengevaluasi Presiden Republik Indonesia," lanjutnya.

Untuk diketahui, selain 4 tuntutan, para mahasiswa yang melakukan aksi itu juga membawa 10 isu. 

Yakni, terkait pemilu curang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, serta kebebasan sipil.

Mereka juga menyoroti soal kadilan ekonomi dan gender, kemudian kekerasan aparat, dan produk hukum bermasalah. 

Rocky Gerung Serukan Pemakzulan Jokowi

Pengamat politik Rocky Gerung menyuarakan pemakzulan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rocky Gerung menyebut hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang bisa memulai langkah pemakzulan Presiden.

Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung saat mengisi diskusi DIALOG PUBLIK RELAWAN AM1N BUGAR di Tangerang Selatan pada Minggu (14/1/2024).

Rocky menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional.

Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) untuk memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan.

“Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong agar ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemakzulan dengan cara konstitusional,” ujarnya.

Rocky Gerung berdalih bahwa Pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi Kepresidenan.

Sebab Rocky menuduh Jokowi akan berpihak untuk memenangkan salah satu Paslon Pilpres 2024.

“Karena kalau penghalangnya tidak disingkirkan maka politik 14 februari itu omong kosong,” jelasnya.

Maka kata Rocky Gerung diperlukan langkah politik yang memungkinkan untuk memakzulkan Jokowi.

Menurutnya langkah politik itu bisa dilakukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri lantaran memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI.

Baca juga: Rocky Gerung Yakin Anies Baswedan Kalah Pilpres 2024, Serukan Kampanye Ganti Presiden

“Diperlukan langkah politik yang memungkinkan langkah pemakzulan itu dimulai oleh siapa harusnya oleh megawati karena dia yang punya standing di parlemen,” bebernya.

Diketahui isu pemakzulan Jokowi kembali mencuat jelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh gerakan petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menkopolhukam Mahfud MD.

Namun demikian Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, petisi yang meminta pemakzulan Presiden Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional.

Pasalnya, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"(Pemakzulan) itu inkonstitusional. Mustahil prosesnya dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebab, pemakzulan itu prosesnya panjang dan memakan waktu," ujar Yusril melalui keterangan persnya, Minggu (14/1/2024).

Ia menjelaskan, pemakzulan harus dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengeluarkan pendapat bahwa presiden telah melanggar Pasal 7B UUD 1945, yakni melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden.

Tanpa uraian jelas mengenai aspek mana dari Pasal 7B UUD 1945 yang dilanggar presiden, sebut dia, maka pemakzulan adalah langkah inkonstitusional.

"Perlu waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan DPR mengambil kesimpulan presiden telah melakukan pelanggaran di atas. Andai DPR setuju, pendapat DPR itu harus diperiksa dan diputus benar tidaknya oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Yusril.

Respons Fahri Hamzah soal Isu Pemakzulan Presiden Jokowi

akil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan narasi pemakzulan atau impeachment Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sengaja dihembuskan oleh kelompok kiri dan kanan.

Kelompok kiri dan kanan yang dimaksud Fahri Hamzah yakni pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dan 3.

Kata Fahri Hamzah, mereka marah dan melihat kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi sudah tidak bisa dibendung lagi.

"Jadi intinya, adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan," katanya Fahri dikutip pada Kamis, (25/1/2024).

Baca juga: Deklarasi Dukungan untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Utara, Ketua AMG Optimis Menang Satu Putaran

Fahri mengatakan, bahwa konsep keberlanjutan dan rekonsiliasi tersebut sangat kuat.

Sehingga kata dia, tidak mungkin dihadapkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas, sebagai akibat dari ketidakjelasan sistem pemilu dan mekanisme pembentukan koalisi.

"Kami betul-betul mengambil posisi sebagai keberlanjutan dan rekonsiliasi kabinet, yang mendukung perjalanan yang sudah ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Menurut Fahri, upaya untuk membangun Indonesia Emas 2045 disebut Indonesia sebagai superpower baru ini, susah untuk dilawan oleh paslon yang membawa konsep marah-marah dan konsep kecewa.

"Gagasan ini sudah terlalu kuat, memang susah untuk dibongkar, meskipun kelompok kanan mengambil capres di tengah jalan yang dianggap hero, itu semua konsepnya kemarahan."

"Terakhir muncul, adanya kekecewaan dari Ganjar dan kawan-kawan, khususnya PDIP, karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka"

"Jadi kelompok kanan itu, konsepnya marah-marah, kelompok kiri ini konsepnya kecewa," ujarnya.

Karena itu, kata Fahri, tidak mengherankan apabila hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi.

Sehingga dicari berbagai cara untuk menurun elektablitas paslon 2 seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lain-lain.

"Semua cara-cara dan jurus-jurus dipakai oleh 01 dan 03, itulah yang terjadi. Saya tidak tahu, apakah dalam tiga minggu lagi ada lagi yang mereka pakai untuk mematahkan benteng keberlanjutan dan rekonsiliasi," jelasnya.

Fahri menilai, narasi keberlanjutan dan rekonsliasi yang sudah terbangun solid, karena merupakan kehendak rakyat, tidak mungkin dipatahkan oleh gagasan apapun yang dilontarkan paslon 01 dan 03.

"Karena ini semua kehendak rakyat, maka saya lebih cenderung, kalau rakyat akan memutuskan sekali putaran pada 14 Februari 2024. Itu yang saya lihat," imbuhnya.

Puan Maharani Bicara soal Isu Pemakzulan Presiden Jokowi

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara soal isu pemakzulan  Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Puan Maharani mengatakan bahwa pemakzulan Jokowi tidak semudah membalikan telapak tangan.

Seorang Presiden RI hanya bisa dimakzulkan apabila terbukti melanggar hukum.

"Untuk pelaksanaan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain sebagainya," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024) dikutip Tribunnews.com.

Namun, Puan menuturkan, sebagai sebuah aspirasi tak masalah disuarakan. Meski begitu, Puan mempertanyakan urgensinya.

"Ya aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya. Jadi kita lihat apa urgensi. Namun namanya aspirasi tetap harus kami terima," ujarnya.

Diketahui Pengamat politik Rocky Gerung menyuarakan pemakzulan untuk Presiden Jokowi.

Rocky Gerung menyebut hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang bisa memulai langkah pemakzulan Presiden.

Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung saat mengisi diskusi DIALOG PUBLIK RELAWAN AM1N BUGAR di Tangerang Selatan pada Minggu (14/1/2024).

Baca juga: VIDEO Rocky Gerung Sebut Hanya Megawati Yang Paling Bisa Lakukan Pemakzulan Jokowi

Rocky menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional.

Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) untuk memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan.

“Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong agar ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemakzulan dengan cara konstitusional,” ujarnya.

Rocky Gerung berdalih bahwa Pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi Kepresidenan.

Sebab Rocky menuduh Jokowi akan berpihak untuk memenangkan salah satu Paslon Pilpres 2024.

“Karena kalau penghalangnya tidak disingkirkan maka politik 14 februari itu omong kosong,” jelasnya.