Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai penggunaan uang pajak yang sudah disetor masyarakat. Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang warganet di media sosial X pada Minggu (14/7).
“84% pendapatan negara dari pajak. Kita sudah banyak kasih ke negara. Gaji dipajakin, bonus dipajakin, bunga tabungan dipajakin, rumah dipajakin, mobil dipajakin, motor dipajakin, bawa barang dari LN dipajakin. Negaranya ngapain?” tulis unggahan warganet tersebut.
Melalui akun X resminya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjawab pertanyaan warganet tersebut. Dia mengakui Indonesia banyak jenis pungutan tapi bukan pajak berganda.
Yustinus menegaskan bahwa pungutan tersebut untuk memastikan setiap aktivitas dan lini berkontribusi sehingga adil untuk semuanya. “Tentu kita bersyukur, sebagian besar warga negara sadar dan patuh pajak. Gotong royong yang kuat dan makin baik,” kata Yustinus.
Baca juga:
- Pelemahan Ekonomi Cina dan The Fed Bayangi Pergerakan Rupiah Hari Ini
- Penyakit Akibat Polusi Udara Bebani BPJS hingga Triliunan Rupiah
- Sri Mulyani Bakal Sulit Capai Target Pajak Rp 1.988 T, Ini Alasannya
Idealnya, lanjut Yustinus, pemerintah adalah pelayan yang memungut lalu mengembalikan dalam bentuk belanja publik. Dia mengakui, dalam prosesnya memang belum ideal sehingga masyarakat bisa mengawasi dan memperbaiki.
Yustinus menilai Indonesia perlu bersyukur menjelang 79 tahun usia negara, cita-cita doktoer Radjiman mulai tampak hasilnya. “Semakin banyak program dan layanan publik yang esensial bagi kehidupan kita bersama, dibiayai dengan pajak,” kata Yustinus.
Yustinus juga memaparkan realisasi penggunaan uang dari pajak per 31 Mei 2024. Tercatat penerimaan pajak per Mei 2024 mencapai Rp 760,38 triliun, atau 38,23% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menjelaskan, kinerja penerimaan pajak mampu mendorong optimalisasi belanja pemerintah untuk melindungi aktivitas ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi yang meningkat.
“Selain belanja modal, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari belanja bansos dan subsidi,” ucap Yustinus.
Belanja Bansos dan Subsisi
Belanja bansos dan subsidi untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako membantu 10 juta KPM dan 18,7 juta KPM. Begitu juga untuk tanggap darurat bencana oleh BNPB sebesar Rp 0,1 triliun, subsidi BBM 5,57 juta kilo liter, LPG 3 kg 2,7 juta MT, listrik 40,4 juta pelanggan, dan KUR untuk membantu masyarakat prasejahtera sebanyak dua juta orang.
Anggaran Pendidikan
Untuk sektor Pendidikan, Yustinus menyebut pemerintah terus berkomitmen memajukan pendidikan Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp 503 triliun pada 2023.
Lalu pada 2024, anggaran pendidikan kembali meningkat menjadi Rp 664 triliun dengan realisasi hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 217,6 triliun atau 32,7%. “Dana pendidikan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai program strategis,” kata Yustinus.
Untuk Kemendikbud sebesar Rp 31,4 triliun dalam program Indonesia pintar bagi 8 juta siswa, KIP Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS bagi 207,2 ribu guru.
Lalu Kementerian Agama sebesar Rp 25,4 triliun meliputi gaji pengajar, PIP bagi 1,5 juta siswa, KIP kuliah bagi 47 ribu mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah bagi sebesar 4,6 juta siswa.
Selanjutnya, anggaran untuk Prakerja sebesar Rp 4,3 triliun untuk 1.148 ribu peserta. DAU untuk pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar pendidikan di daerah.
Anggaran Infrastruktur
Sementara realisasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 389 triliun pada 2023 menjadi landasan penting bagi kemajuan pada 2024. Pada APBN 2024, anggaran infrastruktur dialokasikan Rp 423,4 triliun dengan fokus pada penyelesaian proyek prioritas dan pemerataan pembangunan.
“Hingga 31 Mei 2024, realisasi anggaran infrastruktur telah mencapai Rp 112,9 triliun atau 26,7 %. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai sektor,” kata Yustinus.
Beberapa diantaranya digunakan Kementerian PUPR sebesar Rp 31,6 triliun meliputi jalan sebesar Rp 12,4 triliun, jembatan sebesar Rp 1,5 triliun, bendungan sebesar Rp 3,4 triliun, jaringan irigasi sebesar Rp 2,0 triliun, SPAM sebesar Rp 1,6 triliun, dan rusun sebesar Rp 1,1 triliun.
Kemudian untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp 11,3 triliun digunakan untuk rel kereta api sebesar Rp 0,5 triliun, bandara sebesar Rp 1,8 triliun, dan pelabuhan sebesar Rp 1,7 triliun.
Anggaran Kesehatan
Pada 2023 anggaran sektor kesehatan mencapai Rp 166 triliun. Yustinus menyebut penggunaan anggaran tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
Anggaran tersebut kemudian meningkat menjadi Rp 187 triliun dalam APBN 2024. Hingga 31 Mei 2024, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp 60,3 triliun atau sebesar 32,2 %.
Beberapa fokus pada program-program prioritas Kesehatan untuk masyarakat secara luas yaitu penyaluran bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN Rp 19,3 triliun melalui Kementerian Kesehatan.
Kemudian anggaran untuk pemeriksaan obat dan makanan Rp 18,3 ribu sampel obat dan 7,3 ribu sampel makanan diperiksa oleh BPOM untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya.
Anggaran Ketahanan Pangan
Realisasi anggaran ketahanan pangan pada 2023 mencapai Rp 111,7 triliun dan alokasi anggaran pada 2024 sebesar Rp 114,3 triliun. Dengan begitu, sudah terealisasi 22,8 % atau Rp 26,1 triliun untuk sejumlah program ketahanan pada Mei 2024.
Beberapa diantaranya untuk pembangunan bendungan lanjutan dengan progres 32,2 % dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan progres 36,8 % melalui Kementerian PUPR.
Kemudian bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 41,2 ribu unit dan fasilitasi budidaya kawasan padi seluas 43,6 ribu hektare melalui Kementerian Pertanian.
Anggaran Pemilu
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Pemilu sebesar Rp 38,3 triliun berdasarkan APBN 2024. Yustinus memastikan, realisasi anggaran tersebut masih terus berjalan dan akan terus dipantau serta dievaluasi.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaannya. Selain, pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan terbaik.
“Kami juga memastikan penggunaan uang pajak kita untuk program dan layanan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sudah selayaknya kita berupaya bersama untuk kebaikan masa depan kita,” kata Yustinus.