DIPREDIKSI Kader PDIP Ditarik dari Kabinet,Jokowi dan Tim Prabowo Sudah Siapkan Menteri Bayangan

TRIBUN-MEDAN.COM - Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun memprediksi dalam waktu dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menarik seluruh kadernya dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Ubedilah Badrun kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/2/2024). "Saya berpikir beliau (Megawati) akan menarik menterinya sebelum berakhirnya periode Jokowi. Tapi masih menunggu beberapa waktu yang tepat, mungkin dugaan saya di awal Maret atau sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024," kata dia.

Ubed mengatakan sikap Jokowi yang kian mempertegas sudah tak menjadi bagian PDIP merupakan salah satu penyebab menteri dari PDIP akan ditarik.

Apalagi Presiden Jokowi telah mengajak Partai Demokrat bergabung dalam bagian koalisi dan menjadikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. "Kalau sudah pada titik itu, Megawati akan bersikap," kata Ubed.

Di sisi lain, Megawati adalah seorang politisi senior yang pasti punya perhitungan matang sebelum mengambil keputusan.

Menurut Ubed, jika nantinya PDIP menarik kadernya dari kabinet maka hal itu akan menjadi semacam hukuman moral dari Megawati kepada Jokowi yang telah berseberangan

"Berpotensi Megawati akan semacam memberikan hukuman etik dan hukuman politik pada Jokowi," kata Ubed.

Diketahui, saat ini ada 7 menteri di kabinet Jokowi yang merupakan kader PDIP. Mereka yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Presiden Jokowi Kemungkinan Reshuffle Kabinet Susulan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan adanya perombakan atau reshuffle kabinet susulan menjelang akhir masa jabatan. Hal itu disampaikan Jokowi usai melantik Hadi Tjhajanto sebagai Menteri Koordinator bidang Polhukam dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (21/2/2024).

"Ya namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan, ya kenapa tidak," kata Jokowi.

Sudah Siapkan Kabinet Bayangan

Terungkap kubu capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mempersiapkan kabinet bayangan khusunya pada bidang ekonomi. Hal itu diungkap Dradjad Wibowo, salah seorang anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.id, Jumat (23/2/2024) lalu.

Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet khususnya di sektor perekonomian, karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit.

Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.

Drajad juga menyampaikan, pelibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” beber Dradjad Wibowo dikutip dari Kompas.com.

Tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN)

Di sisi lain, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Budiman menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.

"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini. Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman sebagaimana dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Jumat (22/2/2024).

Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.

"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.

Terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.

Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan.

"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program, sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.

"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.

Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi 'everybody happy'.

Budiman menyebut setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat.

"Dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien," imbuh Budiman.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Bakal Bentuk Badan Gizi Nasional untuk Urus Program Makan Siang Gratis"