Daftar Petahana Ternama PDIP Gagal di Pemilu 2024,Termasuk Pengkritik AHY Dalam Raker Komisi II

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar petahana DPIP diprediksi kalah dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Perolehan suara PDI-P pada Pemilu 2024 berkurang jika dibandingkan Pemilu 2019.

Perolehan suara itu tentunya berimbas pada capaian kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk PDI-P pada periode 2024-2029.

Pada Pemilu 2019, partai banteng berada di urutan wahid dengan perolehan 27.503.961 suara atau 19,33 persen.

Raihan suara tersebut dikonversi menjadi 128 kursi DPR RI.

Sementara, pada Pemilu 2024, PDI-P mendulang 25.387.279 suara atau 16,72 persen.

Meski tetap menjadi pemenang pemilu, perolehan itu merosot 2.116.682 suara.

Menurut hitungan Kompas.com terhadap konversi perolehan suara, PDI-P meraup 110 kursi DPR RI pada pemilu kali ini.

Artinya, ada 18 kursi anggota dewan yang hilang dari genggaman partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Sejumlah petahana pun diperkirakan gagal kembali ke Senayan.

Para petahana itu, ada yang merupakan petinggi partai politik (parpol), figur publik, ada pula yang menempati jabatan strategis di parlemen.

Dari sejumlah nama, berikut 9 calon anggota legislatif (caleg) petahana ternama PDI-P yang diprediksi gagal mempertahankan kursi DPR RI:

1. Djarot Saiful Hidayat

Djarot Saiful Hidayat merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi.

Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencalonkan diri di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) III dan mengantongi 54.366 suara.

Di dapil ini, PDI-P mendapatkan 2 kursi DPR RI.

Dua kursi tersebut otomatis jatuh ke dua caleg PDI-P dengan suara tertinggi di Sumut III, yakni petahana Bob Andika Mamana Sitepu yang mendapat 94.621 suara, juga pendatang baru Bane Raja Manalu yang meraih 91.169 suara.

2. Junimart Girsang

Masih dari dapil Sumut III, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang juga terancam gagal kembali ke Senayan.

Kiprah sebagai anggota DPR RI dua periode terhitung sejak tahun 2014 ternyata tak menjamin jalan Junimart mulus.

Ia harus berpuas diri dengan perolehan 75.401 suara, kalah dari Bob Andika Mamana Sitepu dan Bane Raja Manalu.

3. Trimedya Panjaitan

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan juga berpotensi gagal kembali menduduki kursi anggota dewan.

Maju lewat dapil Sumatera Utara II, anggota DPR RI lima periode itu meraup 19.870 suara.

Dia urutan ketiga di antara caleg PDI-P lainnya.

Sementara, di dapil tersebut, PDI-P hanya mendapat dua kursi.

Kursi tersebut diprediksi jatuh ke Rapidin Simbolon yang mendapat 32.2289 suara, dan petahana Sihar Sitorus yang meraih 22.962 suara.

4. Masinton Pasaribu

Di dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan konstituen warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, ada nama anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu yang diprediksi gagal melenggang ke parlemen.

Dengan perolehan 368.762 suara, PDI-P hanya mendapatkan satu kursi DPR di dapil DKI Jakarta II.

Jumlah tersebut berkurang satu dibandingkan Pemilu 2019, di mana PDI-P mendapatkan dua kursi yang salah satunya diisi oleh Masinton.

5. Arteria Dahlan

Anggota DPR Fraksi PDI-P Arteria Dahlan menyinggung tentang pemindahan nomor urut dirinya sebagai peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya tentang dirinya yang berpotensi tidak lolos kursi parlemen pada Pileg 2024 karena kalah suara oleh pendatang baru dari partai politik yang sama.

Adapun Arteria pada Pileg 2024 bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI meliputi Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar dan Kabupaten/Kota Kediri.

"Enggak apa, itu biarkan partai yang menilai, partai kami kan juga punya pertimbangan, ya kalau dilihat dari kemarin-kemarin kan nomor saya dari 3 ke nomor 4 tentunya juga partai punya pertimbangan yang lain," kata Arteria ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Kendati demikian, Arteria tidak mempersoalkan hal tersebut.

Arteria mengatakan, dirinya adalah seorang petarung yang harus menerima nasib jikalau hasil akhir rekapitulasi suara Pileg menunjukkan ia tak lolos jadi anggota legislatif.

"Tapi saya harus tempur, saya tempur sehebat-hebatnya sekuat-kuatnya sampai saya dinyatakan kalah, tapi kalau saya kalah ya saya harus terima ini namanya kompetisi ya kan," ujar anggota Komisi III DPR ini.

Lebih jauh, Arteria juga tidak mempersoalkan penggantinya kelak di DPR.

Dia berharap sosok tersebut bisa memperjuangkan rakyat dengan semaksimal mungkin.

Dia juga berharap negara semakin besar yang dinilai dari kerja-kerja anggota DPR periode berikutnya.

"Silakan yang menang memperjuangkan biar nanti rakyat bisa mengevaluasi, bagusnya saya atau bagusnya pengganti saya? kalau saya paksakan juga enggak bagus. Cuma lima tahun kok, sayanya evaluasi, rakyatnya evaluasi," ujar Arteria.

Sebagai informasi, Arteria yang dikenal vokal selama berada di Komisi III DPR itu berpotensi gagal melenggang ke Senayan pada Pileg 2024.

Hal ini terlihat berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Jawa Timur pada Senin (11/3/2024).

Berdasarkan hasil rekapitulasi, anggota Komisi III DPR periode 2019-2024 ini hanya mendapatkan 62.242 suara di Dapil Jatim VI.

Arteria menduduki urutan ketiga di bawah kader caleg PDI-P lainnya. Perolehan suara Arteria di bawah pendatang baru, yakni Pulung Agustanto yang memperoleh 165.869 suara dan Sri Rahayu 111.284 suara.

Pengkritik AHY

Junimart Girsang anggota DPR RI pengkritik Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga terancam gagal.

AHY dikritik saat berhadapan anggota DPR RI.

AHY dikritik Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memaparkan rencana kerjanya.

Junimart mengatakan, AHY semestinya lebih banyak memperhatikan persoalan di internal ATR/BPN yang melibatkan pejabat-pejabatnya di daerah.

“Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, selesaikan dulu di dalam, bikin dulu nyaman di dalam ini,” ujar Junimart dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2025).

“Supaya sertifikasi itu bisa betul-betul mereka lakukan, tanda tangan secara nyaman dan suka cita Pak. Itu Pak Menteri. Tidak gampang Pak di pertanahan,” kata dia.

Ia mengatakan, banyak pejabat ATR/BPN ketakutan mengeluarkan sertifikat tanah meskipun sudah bekerja sesuai prosedur.

“Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar, dia membuat sertifikat dengan dasar surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, ketika sudah dibuat sertifikat (jadi) tersangka Pak,” ujar Junimart.

Menurut dia, saat para pejabat ATR/BPN daerah itu menjadi tersangka atas sengketa tanah, kementerian lepas tangan.

Junimart mengatakan, bantuan malah sering diberikan oleh para anggota Komisi II.

“Kementerian diam. Saya terus terang bilang diam Pak. Kami suka bantu tuh para kepala kantor, ada tuh orang-orangnya tuh, silakan dicek Pak, siapa yang pernah kami bantu,” kata dia.

Ia lantas mengingatkan AHY bahwa yang dibutuhkan saat ini menjadi prioritas adalah membantu berbagai sengketa yang juga menjerat pejabat ATR/BPN di daerah.

Salah satu caranya, dengan mengalokasikan dana cukup besar untuk membantu proses-proses sengketa itu.

Sebab, saat ini, Kementerian ATR/BPN hanya bisa membiayai 60 kasus sengketa dari ribuan yang muncul tiap tahun di seluruh Tanah Air.

“Bagaimana caranya kita bicara tentang pembelaan pada masyarakat? ATR/BPN itu selalu turut tergugat Pak, jarang sebagai tergugat. Turut tergugat itu hanya tunduk pada putusan pengadilan,” kata Junimart. (*)