Bukan Lagi Kelompok Kriminal, Ini Alasan Panglima TNI Ubah Sebutan KKB Menjadi OPM Alias Organisasi Papua Merdeka

Intisari-Online.com - Sudah beberapa tahun belakangan kita menggunakan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk grup-grup pembuat teror di Papua.

Tapi baru-baru ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuat pernyataan tegas.

Dia dengan tegas mengubah penyebutan KKB menjadi OPM alias Organisasi Papua Merdeka.

Sebenarnya, sebelum muncul istilah KKB, dulu segala bentuk teror yang terjadi di Papua dialamatkan kepada OPM.

Terkait hal itu, Agus pun punya alasannya.

"Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sehingga sama dengan OPM," terang Agus di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4), dilansir Kompas.com.

Dia menuturkan, OPM sudah melakukan teror dan pembunuhan terhadap masyarakat serta anggota TNI-Polri.

Menurut Agus, kelompok itu telah dengan tegas memerkosa guru dan tenaga kesehatan di sana.

Oleh sebab itu, TNI tidak akan tinggal diam.

"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," ujar dia.

Agus menekankan, anggota TNI yang bertugas di Papua tidak hanya bekerja untuk mengamankan wilayah dan masyarakat.

Ada yang bertugas untuk memberikan pendidikan ke anak-anak dan memberi pelayanan kesehatan.

Akan tetapi, ketika sedang menjalankan misi kemanusiaan itu, Agus menyebutkan, anggotanya selalu diganggu oleh OPM.

"Padahal, kami akan memberikan bantuan pelayanan masyarakat kepada masyarakat di sana. Masak harus didiamkan?" kata dia.  

Ini perbedaan OPM dan KKB--sebelum pernyataan Panglima TNI

Mengutip Kompas.com, masyarakat mengenal Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua sebagai pelaku aksi separatis di Papua.

Tapi tidak jarang masyarakat kebingungan untuk mengenali apakah OPM dan KKB Papua adalah kelompok yang sama atau berbeda.

Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatis di Papua memang kerap dikaitkan dengan keberadaan mereka.

Hal ini karena teror yang dilakukan kelompok tersebut telah menimbulkan banyak korban baik dari penduduk sipil maupun militer.

Di antaranya adalah penyerangan pesawat Susi Air yang hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Diberitakan Kompas.com pada 13 Februari 2023, pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya sesaat mendarat.

Masih menurut Kompas.com, OPM dan KKB Papua ternyata memiliki perbedaan.

Hal ini dituturkan oleh tokoh pemuda Papua Ali Kabiay, seperti dilansir dari Tribunjateng.com (29/4/2021).

Ali Kabiay menuturkan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini sudah punah, sementara mereka yang melakukan tindak kekerasan di Papua adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pegunungan.

Sebagai catatan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah umum bagi gerakan pro-kemerdekaan Papua yang dipicu atas sikap pemerintah Indonesia sejak tahun 1963.

Muncul juga keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua yang dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Oleh TNI, TPN-OPM ini juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB).

Sebagai gerakan separatis, OPM kerap dicap sebagai organisasi yang kerap melakukan aksi kriminal.

Karena itulah istilah OPM kemudian diganti menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan maksud jika ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas.

Lebih lanjut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar usai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/2/2023) mengatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris.

Menurutnya KKB Papua telah banyak merugikan masyarakat dengan berbagai tindakannya, seperti melakukan pembunuhan, dan merusak fasilitas publik.

“Jadi itu adalah sebuah tindakan aksi kekerasan, yang sudah sangat masuk delik tindak pidana terorisme,” ungkap dia.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1965.

Tujuan berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah untuk mengakhiri pemerintahan Irian Jaya dan memisahkan diri dari Indonesia.

Mulanya OPM menempuh jalur diplomatik, serta mengadakan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora, serta aksi militan yang kemudian berkembang menjadi konflik Papua.

Diketahui bahwa bendera Bintang Kejora menjadi simbol lain dari kesatuan Papua yang akan dikibarkan oleh kelompok separatis setiap tanggal 1 Desember yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua.

Adapun lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi sejak periode 1961 sampai pemerintahan di bawah Republik Indonesia dimulai pada Mei 1963.

Berlanjut pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Roemkorem dan Jacob Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.

Selanjutnya pada 26 Maret 1973, dibentuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai Tentara Papua Barat berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat yang ditetapkan 1971.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah sayap militer OPM.

Konflik strategi antara Seth Roemkorem dan Jacob Prai kemudian berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi yaitu PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem.

Sebelum pemisahan ini, TPN/OPM adalah satu di bawah kepemimpinan Seth Roemkorem sebagai Komandan OPM yang kemudian menjadi Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat dan Jacob Prai menjabat sebagai Ketua Senat.

Sejak 2012 melalui reformasi TPN, Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Sementara dilansir Tribun-Timur.com (22/6/2021), menurut peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), gerakan ini merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif.

Sedangkan dari laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang diterbitkan 24 Agustus 2015 berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement menyebut organisasi ini 'terdiri dari faksi yang saling bersaing'.

Faksi ini terdiri dari tiga elemen yang salah satunya adalah kelompok bersenjata dengan kontrol teritori yang berbeda yaitu Timika, dataran tinggi, dan pantai utara.

Sebagian besar OPM bersenjata dan bermarkas di Papua, dan beberapa tinggal di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini.

Awalnya terdapat tiga komando sayap militer OPM yaitu Goliath Tabuni, Puron Wenda, dan Richard Hans Yoweni.

Goliath Tabuni berbasis di Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya, yang dipandang sebagai komando sayap militer OPM paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai dan Mimika.

Puron Wenda yang berbasis di Lanny Jaya sebagai komando sayap militer OPM yangmemisahkan diri dari Goliath sekitar tahun 2010.

Richard Hans Yoweni yang berbasis di Papua New Guinea sebagai sebagai komando sayap militer OPM yang memiliki pengaruh kuat di sepanjang Pantai Utara.

Setelah itu muncul sosok Kelly Kwalik sebagai pimpinan OPM di Mimika yang kemudian tewas dalam penyergapan polisi pada 2009.