KOMPAS.com – Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan warganet di media sosial X.
Rumor ini kembali mencuat setelah seorang mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar meragukan dokumen bukti kelulusan pendidikan Sarjana di tingkat Perguruan Tinggi Universitas Gadjah mada (UGM) Yogyakarta.
Pengajar itu beralasan, font yang digunakan dalam lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi belum ada di era 1980-1990-an.
Isu ijazah Jokowi palsu sebenarnya bukan merupakan hal baru. Masalah ini sudah ramai sejak 2 tahun lalu. Bahkan tercatat ada tiga gugatan yang dilayangkan dan selalu dimenangkan oleh Jokowi.
Kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan telah menyatakan bahwa rumor tersebut adalah tidak benar. Meski demikian, pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli milk mantan Wali Kota Solo itu.
“Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya,” kata dia, dikutip dari Kompas.com, Senin (14/4/2025).
Yakup menambahkan, Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya jika diminta secara hukum.
Lantas, mengapa pihak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah asli mantan Presiden itu ke publik?
Baca juga: UGM Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi, Lengkap dengan Bukti dan Dokumen Akademik
Alasan pihak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah asli
Kuasa hukum Jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara, telah mengungkap alasan pihaknya tidak mau menunjukkan ijazah asli Jokowi.
Menurut pandangan tim pengacara, mereka merasa tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk menunjukkan fisik ijazah Jokowi kepada publik.
Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim juga tidak mengabulkan kuasa hukum penggugat yang meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya.
Oleh karena itu, Rivai dan tim pengacara sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah Jokowi sejak 2 tahun yang lalu.
“Memang sejak 2 tahun lalu kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya, sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah aslinya tersebut,” kata Rivai, dikutip dari Kompas.com, Selasa (15/4/2025).
Lagi pula, tim kuasa hukum melihat, permintaan menunjukkan ijazah mantan Presiden Jokowi bukan untuk menguji kebenaran, melainkan untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya.
Hal ini makin terbukti ketika pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan salinannya. Bukannya selesai, masalah ijazah Jokowi justru menimbulkan isu baru dan ramai di media sosial.
“Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru. Font lah, foto lah, jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami, sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan batman,” ungkap Rivai.
Baca juga: Pemerintah Ungkap Alasan Jokowi dan SBY Jadi Dewan Pengarah Danantara
Klarifikasi UGM soal ijazah Jokowi
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, telah menegaskan bahwa ijazah Jokowi yang diterbitkan oleh UGM adalah asli.
“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama),” kata dia, dikutip dari keterangan resmi UGM pada Selasa.
Terkait dengan tuduhan font yang tidak lazim digunakan, Sigit meluruskan bahwa penggunaan font Time New Roman seperti pada sampul skripsi dan ijazah milik Jokowi adalah lazim.
“Di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Time New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan,” tambahnya.
Sigit melanjutkan, beberapa percetakan yang ada di sekitar UGM pada waktu itu, seperti Prima dan Sanur juga menyediakan jasa cetak sampul skripsi.
Hal itu bisa dibuktikan dengan keberadaan mesin percetakan di Prima dan Sanur.
Sebagai informasi, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi memang dicetak di percetakan, tetapi isi tulisan skripsi tersebut masih menggunakan mesin ketik.
“Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” kata Sigit.
Terkait dengan nomor seri ijazah Jokowi yang diduga tidak menggunakan klaster dan hanya sederet angka saja, Sigit menerangkan bahwa penomoran ijazah pada masa itu merupakan kebijakan masing-masing fakultas.
“Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Joko Widodo namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan,” ungkap Sigit.
Dia menjelaskan, deret nomor tersebut adalah urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas.
Sementara itu, Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang berbagi cerita bahwa dirinya juga punya punya pengalaman sendiri soal penggunaan font time new roman di sampul skripsi.
“Saya masih ingat waktu saya buat cover (skripsi), lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur,” cerita dia, masih dari sumber yang sama.
“Soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC. Saya sempat pakai buat mengolah data statistik,” imbuhnya.
Meski demikian, San Afri mengatakan, tidak semua mahasiswa Fakultas Kehutanan memilih mencetak sampul di jasa percetakan.
Dia mengatakan, beberapa mahasiswa lebih memilih mencetak sampul dan lembar pengesahan menggunakan tulisan dari mesin ketik.
“Kawan saya yang secara ekonomi tidak mampu, banyak yang membuat lembar sampul dan pengesahan dengan mesin ketik,” ucapnya.
(Sumber: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Jessi Carina, Nawir Arsyad Akbar)